Empat rumah di Asrama Polisi Kampung Bugis dan satu rumah miliki warga di Jalan Purnawiran RT 6 Kelurahan Karang Anyar, Tarakan Kalimantan Utara hangus terbakar, Sabtu (6/12/2025) sekira pukul 01.30 Wita.

Satu rumah miliki warga yang ikut terbakar ini, dikarenakan jaraknya sangat berdekatan dengan rumah di Asrama Polisi Kampung Bugis yang hangus terbakar tersebut hanya sekitar 1 meter.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolda Kaltara meninjau kondisi rumah-rumah yang terdampak musibah kebakaran. Kehadiran beliau menjadi bentuk kepedulian dan perhatian terhadap masyarakat yang sedang mengalami kesulitan.

Irjen Pol. Djati menyampaikan ucapan belasungkawa yang mendalam kepada seluruh korban yang tertimpa musibah. Ia menegaskan bahwa Polri akan selalu hadir untuk mendukung masyarakat, terutama di saat-saat sulit seperti ini.

Tak hanya memberikan dukungan moral, Kapolda Kaltara juga menyerahkan bantuan sosial kepada warga yang rumahnya terdampak kebakaran. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban korban dalam menghadapi masa pemulihan.

Salah satu warga yang rumahnya ikut terbakar menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan. Menurutnya, kehadiran Kapolda bersama jajaran memberikan semangat baru bagi masyarakat untuk bangkit kembali setelah musibah.

Kunjungan ini menjadi bukti nyata komitmen Polri dalam menjaga kedekatan dengan masyarakat, serta menunjukkan bahwa kepedulian dan solidaritas tetap menjadi bagian penting dari tugas pengabdian institusi kepolisian.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Program ini disambut antusias oleh masyarakat yang hadir sejak pagi untuk mendapatkan kebutuhan bahan pokok dengan harga terjangkau.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung, perwakilan Kodim 0914/TNT, Polres Tana Tidung, Kepala Desa Kapuak beserta jajarannya, serta masyarakat Kecamatan Muruk Rian.

Gerakan Pangan Murah merupakan program pemerintah yang bertujuan menstabilkan harga pangan serta memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.

Kegiatan ini juga menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam mengantisipasi kenaikan harga bahan pangan dan menjaga daya beli masyarakat.

Disampaikan bahwa GPM telah dilaksanakan di beberapa kecamatan sebelumnya dan akan terus digelar secara berkala sebagai upaya mendekatkan layanan pangan murah kepada seluruh warga Tana Tidung.

Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap masyarakat dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok, terutama menjelang akhir tahun dan menghadapi potensi fluktuasi harga di pasaran.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Kepala Kantor Pos Nunukan, Mus Mulyadi menyebutkan bahwa proses penyaluran mengikuti jadwal pemerintah yang berlangsung sejak November hingga Desember 2025. Ia menjelaskan bahwa pembagian dilakukan sesuai daftar nama yang tercatat resmi.

“Adapun penerima rincian meliputi Nunukan Barat sebanyak 1.332 KPM, Nunukan Tengah 1.304 KPM, Nunukan Timur 1.393 KPM, Nunukan Utara 734 KPM serta Desa Binusan sebanyak 104 KPM. Data ini dijadikan dasar penyaluran agar tepat sasaran,” katanya, Senin (1/12/2025).

Mekanisme penyaluran diperketat untuk menjaga izin dan kecerahan penerima, setiap tahap mengikuti prosedur sesuai pedoman yang diterbitkan pemerintah.

Masyarakat penerima diminta hadir sesuai jadwal guna menghindari kawanan antrean dan memastikan proses berjalan lancar. Para penerima juga diimbau membawa identitas untuk verifikasi data.

Menurutnya, penyaluran tahun ini diharapkan dapat menjangkau seluruh penerima yang sudah terdata tanpa ada yang terlewat. Kantor Pos Nunukan terus memonitor alur pencairan setiap harinya.

Mus Mulyadi berharap pelaksanaan BLT Kesra 2025 berjalan optimal hingga penyaluran akhir periode. Kantor Pos Nunukan, berkomitmen memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. 

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2024, dan Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kaltara tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Dalam kesempatan ini, Gubernur Zainal mengucapkan terima kasih kepada ketua dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kaltara yang telah menyampaikan rekomendasi atas LHP BPK RI terhadap LKPD Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2024.

“Alhamdulillah, LHP BPK RI atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2024 telah diserahkan oleh Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi dan Badan Kebijakan Pemeriksa Keuangan Negara, BPK RI,” kata Gubernur Zainal.

“Dan pada tanggal 2 Juni 2025 yang lalu, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” sambungnya.

Dengan capaian Opini WTP yang diraih tersebut, Gubernur Zainal menuturkan bahwa masih terdapat ruang – ruang perbaikan yang perlu untuk segera ditindaklanjuti.

Rekomendasi dan catatan dari DPRD Provinsi Kaltara yang telah disampaikan hari ini akan ditindaklanjuti dan menjadi bagian penting dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah.

Gubernur Zainal menyebutkan rekomendasi atas LHP BPK RI tersebut sangat berarti bagi jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya aspek tata kelola keuangan di Bumi Benuanta.

“Saya memerintahkan kepada seluruh perangkat daerah untuk dapat benar-benar mencermati dan menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan DPRD, agar tata kelola keuangan Pemprov Kaltara dapat semakin transparan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Kemudian, ia menjelaskan terkait Persetujuan Bersama Ranperda tentang Keterbukaan Informasi Publik, secara konstitusional proses keseluruhan pembahasan Ranperda tersebut telah rampung dan tuntas.

“Ranperda tentang keterbukaan informasi publi ini menjadi instrumen penting untuk menegaskan komitmen kita dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, efektif dan akuntabel,” bebernya.

Pemprov Kaltara berkomitmen menjadikan prinsip keterbukaan sebagai bagian integral dalam tata kelola pemerintahan.

Gubernur Zainal berharap Ranperda Keterbukaan Informasi Publik setelah disetujui bersama, agar dapat segera di undangkan dan dilaksanakan secara konsisten di seluruh perangkat daerah.

“Kedepan, keterbukaan informasi publik tidak boleh dipandang sekedar kewajiban administratif, melainkan harus menjadi budaya kerja aparatur dalam melayani masyarakat,” terang Gubernur.

Rapat paripurna dilanjutkan penyerahan Rekomendasi LHP BPK RI atas LKPD Provinsi Kaltara 2024 oleh Ketua DPRD Provinsi Kaltara Achmad Djufrie kepada Gubernur Zainal didampingi Pj. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara Bustan.

Kemudian ditutup dengan penandatanganan bersama berita acara Surat Keputusan DPRD Provinsi Kaltara tentang Persetujuan Bersama atas Ranperda tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi Peraturan Daerah.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Tim Pansel akan merilis tahapan dan jadwal seleksi, persyaratan sekaligus mengumumkan dibukanya pendaftaran pada Jumat (22/8/2025). 

"Untuk tahapan dan jadwal seleksi akan kita jelaskan besok (Jumat, red). Mulai dari tahapan pengumuman pendaftaran sampai dengan pengumuman penyampaian hasil seleksi," ujar Ketua Tim Pansel, Jufri kepada awak media, Kamis (21/8/2025). 

Tim Pansel sendiri telah terbentuk yang beranggotakan 5 orang. Selain dirinya yang mewakili Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, juga ada dari perwakilan KPI Pusat, akademisi dan tokoh pemuda, sesuai Peraturan KPI Nomor 3 Tahun 2024.

Jufri menegaskan pihaknya akan menjalankan aturan yang ada. Termasuk dalam melaksanakan tahapan seleksi. 

Pihaknya juga akan melibatkan partisipasi publik sebagai bentuk transparansi serta dalam upaya mencari calon komisioner yang berintegritas. 

"Kami nanti ada uji publik. Kami harapkan masyarakat menilai figur-figur," tutur pria yang juga Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kaltara ini. 

"Kami ingin komisioner KIPD Kaltara nanti orang-orang yang berintegritas. Jadi saya mengimbau kepada warga Kaltara silahkan saja mendaftar," imbau Jufri.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Bertindak sebagai Inspektur upacara, Asisten Deputi Bidang Infrastruktur Fisik Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Amrulah M. Ridha selaku Inspektur Upacara membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP RI yang menekankan pada 3 point yaitu.

Pertama, kawasan perbatasan harus memperkuat ekonomi lokal serta mendukung koperasi merah putih dalam upaya meningkatkan nilai tambah potensi yang ada di masyarakat perbatasan khususnya pada wilayah PLBN Long Nawang.

Kedua, peningkatan pelayanan PLBN untuk meningkatkan standar manajemen mutu pelayanan dan pengawasan bagi WNI maupun WNA/ Warga negara tetangga.

Ketiga, masyarakat perbatasan harus menjaga persatuan dan kedaulatan serta rasa cinta kepada tanah air dan tampil sebagai simbol nasional di garda terdepan bangsa.

Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP Juga menyampaikan bahwa motto Bapak Presiden Prabowo dalam rangka HUT RI ke-80 mengusung tema "Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

Dengan semangat tema ini menjadi pengingat bahwa kemajuan Indonesia hanya dapat dicapai jika rakyat hidup sejahtera, negara tetap berdaulat dan seluruh bangsa bersatu dalam satu tekad untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih maju dan berdaulat.

Asisten Deputi Amrullah M. Ridha yang juga pernah menjabat sebagai PJ Bupati Aceh Timur menyampaikan salam hangat dari Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP dan seluruh unsur Pimpinan di Jakarta kepada seluruh masyarakat perbatasan negara yang ada di wilayah Apau Kayan, dan beliau berpesan “Isilah perjuangan berikutnya dengan hasil karya terbaik untuk kemajuan perbatasan, bangsa, dan negara.”

Selamat hari Kemerdekaan ke – 80 Dirgahayu Republik Indonesia, “Jaga Wilayahnya Sejahterakan masyarakatnya," katanya.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Pemberian RU I dan II serta RD kepada para narapidana merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah dalam pemenuhan hak-hak para narapidana yang tengah menjalani masa pidana serta kewajiban lainnya secara ketat baik di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) maupun Lapas," kata Kepala Lapas (Kalapas) Tarakan Jupri.

Pemberian remisi bertempat di Lapangan Utama Gedung Tarakan Art and Convention Center (TACC), Tarakan, Minggu (17/8/2025).

Dimana dua orang perwakilan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menerima secara simbolis SK Remisi Umum serta Remisi Dasawarsa dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) yang diserahkan langsung oleh Walikota Tarakan Khairul didampingi Kalapas Tarakan.

"Kami secara khusus mendampingi Walikota Tarakan pada acara penyerahan RU I dan RU II secara simbolis kepada narapidana yang telah memenuhi syarat administratif yakni telah menjalani masa pidana minimal 6 bulan," kata Jupri.

Dimana syarat-syarat substantif diantaranya berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan kepribadian dan kemandirian serta telah menunjukan penurunan tingkat resiko.

Jumlah 922 orang narapidana yang menerima RU I dan II serta 993 orang yang menerima RD ini membuktikan bahwa program pembinaan dan kondusifitas warga binaan Lapas Tarakan telah berjalan dengan sangat baik.

"Kami mengucapkan selamat kepada para Narapidana yang menerima RU I dan RU II serta RD semoga ini menjadi hadiah dari negara yang bertepatan dengan HUT Kemerdekaan RI," katanya.

Semoga dapat menjadi dorongan motivasi untuk terus berbuat baik dan menjadi pribadi baru yang siap kembali ke tengah-tengah masyarakat untuk turut dalam pembangunan.

Pemberian remisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Remisi merupakan pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundangan.

Sementara RU diberikan kepada narapidana bertepatan setiap peringatan HUT Kemerdekaan RI. Dari data yang dihimpun, sebanyak 900 orang berhak mendapatkan RU I dan 22 orang mendapatkan RU II sehingga dinyatakan langsung menghirup udara bebas.

Jumlah 922 orang WBP yang terdiri dari narapidana dengan tindak pidana Narkotika, Korupsi serta pidana Umum lainnya ini, berhak menerima pengurangan masa pidana dengan besaran 1 bulan hingga 6 bulan.

Selain menerima RU, para Narapidana di seluruh Indonesia berhak menerima RD yang merupakan pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana setiap 10 tahun sekali, bertepatan dengan perayaan HUT Kemerdekaan ke-80 Tahun.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

“Selamat ulang tahun yang ke 8 untuk Aspeksindo. Semoga di usia yang semakin matang ini, Aspeksindo dapat terus berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah kepulauan dan pesisir di seluruh Indonesia,” buka Gubernur Zainal.

Sebagai Dewan Pembina Aspeksindo, Gubernur Zainal menyampaikan agenda utama kegiatan ini yaitu Pemilihan Ketua Umum Aspeksindo periode 2025-2029, dengan tema acara “Asta Cita Presiden Prabowo & Wapres Gibran dan Pembangunan Blue Economy”.

Dalam arahannya, Gubernur Zainal menjelaskan Aspeksindo hadir sebagai wadah strategis guna menyatukan visi dan langkah pemerintah daerah kepulauan dan pesisir dalam mengelola potensi kekayaan maritim di Indonesia.

Tambahnya, Aspeksindo juga tidak hanya berfokus pada pembangunan di daratan namun bisa melalui daerah pesisir, laut hingga kepulauan.

“Inilah semangat yang melandasi pembentukan Aspeksindo, yaitu mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang tangguh, makmur, dan berdaulat,” jelasnya.

Sebagai organisasi yang memperjuangkan daerah pesisir dan kepulauan, Gubernur Zainal berharap Aspeksindo tidak hanya berbicara tentang potensi sumber daya, tetapi juga masa depan bangsa.

Dia menegaskan bahwa laut merupakan penghubung, bukanlah sebagai pemisah akan tetapi laut adalah sumber kehidupan.

“Kita semuanya memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan bahwa kekayaan laut Indonesia dikelola secara berkelanjutan dan memberi kesejahteraan bagi rakyatnya,” tutupnya.

Dalam Munas ini Bupati Mempawah Hj. Erlina, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Aspeksindo periode 2025-2029, menggantikan Walikota Samarinda Dr. H. Andi Harun, yang telah menjabat Ketua Umum Aspeksindo periode sebelumnya.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

“Perusakan kantor merupakan tindakan fisik yang merusak fasilitas dan peralatan media, tindakan ini tentu saja sebuah bentuk represi terhadap media yang dianggap kritis," kata Usman di Tarakan, Kamis (14/8/2025).

"Dia mengatakan kebebasan pers adalah pilar penting dalam demokrasi, karena memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang beragam, dan kontrol sosial,” terangnya.

Lebih lanjut dikatakan Usman, bahwa dirinya sangat menyesalkan kejadian ini, untuk itu dirinya mengharapkan kepolisian mengusut tuntas kasus ini.

Kalau kejadian ini berkaitan dengan berita, ada mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan ketentuan lainnya untuk menyelesaikan ketidaksepakatan dan ketidakpuasan atas pemberitaan.

Otoritas kepolisian setempat harus mampu mengusut pelakunya serta mengungkap motif perusakan yang dilakukan terhadap Kantor SKH Koran Kaltara di Tanjung Selor.

“Dalam konteks ini, kami mendukung penuh penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum,” tegasnya.

Pers memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

Pers berperan penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, memberikan pendidikan serta menyediakan hiburan. Selain itu, pers juga berfungsi sebagai pengawas jalannya pemerintahan dan kebijakan publik, memastikan transparansi dan akuntabilitas.

“Kita harus tetap menjaga pers Indonesia untuk terus menjaga peran dan fungsinya sebagai kekuatan keempat dari pilar demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” pungkasnya.

Dalam rekaman CCTV (closed circuit television) tampak dua orang memasuki kawasan kantor.

Dalam peristiwa ini, terdapat mesin cetak yang mengalami kerusakan, diduga disiram menggunakan air sehingga mengganggu kelistrikan yang ada.

Menurut Usman, perusakan kantor media ini menjadi salah satu bentuk kekerasan terhadap pers yang bertujuan untuk mengintimidasi jurnalis.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Kepolisian harus mengusut kasus ini hingga tuntas," kata Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bulungan Fathu Rizqil Mufid di Tanjung Selor, Rabu (13/8/2025).

Rekaman CCTV menunjukkan dua terduga pelaku masuk sekitar pukul 02.56 Wita dan keluar pada pukul 03.14 Wita.

Dalam aksinya, pelaku merusak mesin cetak dan menghancurkan kamera pengawas (CCTV) di ruang percetakan. Namun, tidak ada barang yang hilang atau dicuri.

“Dari pihak Koran Kaltara sudah menyampaikan laporan ke Polres. Kami minta agar diusut tuntas sampai diketahui pelaku dan motifnya,” kata Rizqil.

Meski tidak ada kerugian materiil signifikan, Rizqil menekankan pentingnya memastikan bahwa kejadian ini tidak mengarah pada intimidasi terhadap kerja jurnalistik.

“Kenapa penting untuk diusut?, Karena Koran Kaltara adalah media yang menjalankan kerja jurnalistik. Jangan sampai kejadian ini adalah upaya intimidasi produk berita,” ungkapnya.

Menurutnya, jika terbukti ada unsur intimidasi, pelaku maupun pihak yang berada di baliknya harus dijerat hukuman sesuai ketentuan hukum.

“Kalau sampai seperti itu, maka pelaku terlebih aktor di baliknya harus dihukum sesuai aturan. Karena selain pidana pengrusakan, juga melanggar Undang-Undang Pers,” tegasnya.

Rizqil mengingatkan bahwa kebebasan pers adalah hak demokratis yang tidak boleh diganggu. Jangan main-main dengan kebebasan pers.

Mengintimidasi media sama saja mengancam hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar.

"Saya juga mengimbau, kepada seluruh wartawan di Bulungan khususnya untuk tetap solid. Segala bentuk intimidasi, ancaman atau semacamnya, tidak boleh menyurutkan semangat untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat,” pungkasnya.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Mulai dari tingkat Dinas Pendidikan, kecamatan, kelurahan, hingga RT," kata Khairul saat Rapat Koordinasi Penanganan ATS di Aula SMP Negeri 1 Tarakan, Senin (28/4/2025).

Menurutnya hal ini untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan jawaban konkret mengenai alasan anak-anak tidak bersekolah atau tidak melanjutkan pendidikan.

Pemerintah Kota Tarakan sendiri tengah menyusun rencana strategis untuk menangani persoalan ini, dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran dari APBD pusat dan daerah, serta mencari solusi inovatif untuk pendanaan.

Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan bahwa sinkronisasi data dan pembaruan regulasi sangat diperlukan agar Kota Tarakan dapat memberikan laporan yang valid kepada Kementerian Pendidikan.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kerja sama dalam mendeteksi dan menangani ATS, sehingga tidak ada lagi anak usia sekolah yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan di Kota Tarakan.

Rapat penangganan ATS tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendukung program wajib belajar 12 tahun dan mengatasi hambatan akses pendidikan, baik dari segi ekonomi maupun geografis.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Sebelum penyerahan Pataka, dibacakan konsideran hasil Musyawarah Daerah (Musda) TIDAR Provinsi Kaltara, yang menetapkan Azmir sebagai Ketua PD TIDAR Kaltara periode 2025–2030.

"Saya bersyukur dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan," kata Azmir di Tarakan, Minggu (27/4/2025).

Ia menyadari betul bahwa amanah sebagai ketua tidak mudah dan penuh tantangan.

"Tantangan pertama adalah bagaimana menyatukan karakter para pengurus daerah, lalu fokus pada dinamika organisasi, serta menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi," katanya

Azmir yang memiliki latar belakang pendidikan dari Malaysia membawa sedikit perbedaan kultur, karenanya dia memohon bimbingan dari semua pihak untuk membawa TIDAR Kaltara ke arah yang lebih baik.

Sedangkan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menekankan pentingnya program-program TIDAR untuk relevan dengan kebutuhan generasi muda, tanpa harus mengedepankan euforia semata.

Dia menegaskan bahwa TIDAR, sebagai sayap pemuda Partai Gerindra, harus menjadi cerminan semangat perjuangan anak muda.

"Bro dan sis, tugas kita bukan hanya menjadi kaum rebahan, melainkan menjadi agen perubahan. Kritik adalah bagian dari demokrasi, tetapi berkolaborasi dan berpegang pada visi adalah kunci. Kesantunan juga harus menjadi karakter utama kita," kata Saraswati yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.

Ia menekankan pentingnya program kerja yang konkret dan solutif bagi permasalahan anak muda

"Tak perlu gegap gempita, yang penting program membawa jawaban nyata atas kebutuhan generasi muda," katanya.

Rahayu juga berpesan kepada seluruh pengurus Gerindra di Kaltara agar melibatkan kader muda dalam setiap pengambilan keputusan.

Menurutnya, bonus demografi nasional harus dimanfaatkan, dengan menyiapkan kader muda seperti TIDAR untuk menjadi tokoh-tokoh masa depan.

"TIDAR adalah anak kandung Gerindra. Libatkan mereka dalam setiap kegiatan dan proses pemenangan partai, terutama menuju Pemilu 2029," tambahnya.

Dalam acara tersebut juga ditekankan pentingnya mendukung program prioritas nasional seperti Koperasi Merah Putih terutama di daerah perbatasan, pesisir, dan pedalaman Kaltara.

"Program ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi lokal, terutama bagi petani dan nelayan. Setiap desa atau kelurahan ditargetkan memiliki koperasi sebagai pusat penggerak ekonomi," kata Saraswati.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Sementara komponen deposito terkontraksi -25,15 persen," kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara (KPwBI Prov Kaltara) Hasiando Manik di Tarakan, Minggu (20/4/2025).

Kemudian kredit atau pembiayaan pada Februari 2025 tetap kuat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kaltara, yaitu tercatat tumbuh 23,87 persen (yoy).

Berdasarkan jenis penggunaan, seluruh kredit tumbuh: Kredit Modal Kerja sebesar 15,09 persen (yoy), Kredit Investasi sebesar 45,20 persen (yoy) dan Kredit Konsumsi sebesar 14,33 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, sektor rumah tangga mendominasi penyaluran kredit sekitar 30,70 persen ada pertumbuhan 14,33 persen (yoy), disusul Industri Pengolahan dengan pangsa 20,98 persen alami pertumbuhan 156,65 persen.

"Risiko kredit tetap terkendali, tercermin dari rasio kredit bermasalah (Non-performing loan - NPL) pada Februari 2025 yang terjaga rendah sebesar 1,08 persen (gross), jauh lebih rendah dari threshold NPL yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 5 persen," kata Hasiando.

Penyaluran kredit UMKM pada Februari 2025 Kaltara tetap terjaga tumbuh sebesar 4,21 persen (yoy).

Total nominal kredit outstanding pada Februari 2025 sebesar Rp5,51 triliun dengan penyaluran terbesar kepada sektor ekonomi perdagangan besar dan eceran sebesar Rp2,48 triliun.

Pertumbuhan kredit periode laporan didukung dengan kualitas kredit yang terjaga dengan non performing loan (NPL) di level 3,13 persen.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Berdasarkan undangan yang beredar, proses pelantikan dan pengambilan sumpah Pj Sekprov Kaltara 2025 akan dilakukan di Hall A Lt. 6 RSUD dr. H. Jusuf, Kota Tarakan pada pukul 14.00 Wita.

Kendati proses pelantikan belum dilakukan, beberapa ucapan selamat atas dilantik dan diambil sumpah kepada Bustan sebagai Pj Sekprov Kaltara 2025 dari berbagai pihak sudah bermunculan.

Dikonfirmasi terkait hal itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, Andi Amriampa masih belum memberikan keterangan lebih lanjut.

"Kita tunggu saja setelah pelantikan nanti. Pastinya, kita sudah terima surat persetujuan dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri)," ujar Andi Amriampa kepada Radar Tarakan saat dikonfirmasi.

Adapun surat yang diterima dari Kemendagri itu adalah surat persetujuan nama DNA surat persetujuan pelantikan Pj Sekprov Kaltara tahun 2025.

Terpisah, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan saat dikonfirmasi juga belum memberikan penjelasan.

"Saya akan check dulu pak," jawabnya singkat.

Untuk diketahui, saat ini Bustam menjabat Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara, serta Pelaksana Harian (Plh) Sekprov Kaltara.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Undangan pun sudah tersebar, dimana pelantikan dan pengambilan sumpah Pj Sekprov Kaltara itu pada pukul 14.00 Wita di Hall A Lt. 6 RSUD dr. H. Jusuf SK, Kota Tarakan.

Dalam undangan itu para undangan dimohon hadir 30 menit sebelum proses pelantikan dilakukan.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, Andi Amriampa mengatakan bahwa undangan untuk pelantikan Pj Sekprov Kaltara itu sudah diedarkan, baik di internal maupun maupun eksternal Pemprov Kaltara.

“Ke Forkopimda sudah kita sampaikan undangannya. Termasuk kepala perangkat daerah juga sudah disampaikan undangannya,” kata Andi di Tanjung Selor, Rabu (16/4/2025).

Andi menyampaikan, pada sore Kamis (17/4/2025) itu Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang ada kegiatan di Tarakan, makanya pelantikan ini dilakukan di Tarakan.

“Pak Gubernur itu sampai di Tarakan dari perbatasan besok. Jadi langsung pelantikan di sana, baru lanjut kegiatan lain lagi sorenya di Tarakan,” sebutnya.

Akan tetapi, untuk siapa yang akan dilantik jadi Pj Sekprov Kaltara hingga kini belum diketahui. Sekalipun sudah ada nama yang muncul dan menguat sebagai Pj Sekprov Kaltara tahun 2025.

“Saya belum bisa sampaikan itu. Jadi ditunggu saja setelah pelantikan,” katanya.

Pastinya, nama dan pelaksanaan pelantikan itu sudah disetujui (Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Sebagai informasi, kursi Sekprov Kaltara saat ini diduduki oleh Buatan yang ditunjuk sebagai pelaksana harian (Plh) mengisi kekosongan kursi Sekprov Kaltara pasca Suriansyah pensiun.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh Personel Polri, khususnya yang berada di wilayah Polda Kaltara mematuhi standar operasional dan kode etik yang berlaku di lingkungan Polri," kata Plt. KasubbidProvost Bid Propam Polda Kaltara Kompol Bayu Septianto.

Pelaksanaan kegiatan Gaktibplin ini melibatkan pemeriksaan berbagai aspek, seperti sikap tampang dan termasuk kelengkapan administrasi pribadi seperti Kartu Tanda Anggota (KTA), Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Disiplin adalah kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian, kegiatan Gaktibplin ini sebagai bentuk komitmen Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme dan integritas.

"Kegiatan Gaktibplin ini bukan hanya untuk memeriksa kelengkapan administrasi dan sikap tampang tetapi juga sebagai wadah pengawasan perilaku personel koruptif, arogansi dan hedonisme," katanya.

Dalam pemeriksaan kali ini, tidak ditemukan pelanggaran yang signifikan. Namun, beberapa Personel mendapat teguran ringan terkait kelengkapan administrasi pribadi yang tidak dibawa saat bertugas.

Ini adalah bagian dari proses pembinaan, dan tentunya diharapkan semua personel bisa lebih disiplin ke depannya, terhadap Personel yang tidak memiliki kelengkapan pribadi itu kemudian dilakukan tindakan disiplin melalui hukuman fisik yakni dengan push up.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Hal ini disampaikan Kepala Bapenda Kaltara Tomy Labo dalam rapat evaluasi bersama Plh Sekprov Kaltara, Senin (14/4/2025). Tomy menegaskan kekurangan tersebut harus dikejar segera.

"Kekurangan 11 persen ini harus kami kejar di triwulan pertama," ujar Tomy.

Penurunan ini dipengaruhi oleh perubahan tarif pajak yang diterapkan sejak 2024. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) turun dari 1,5 persen menjadi 1,2 persen di 2024, dan kini hanya 0,8 persen di 2025.

Akibatnya, target PKB yang awalnya Rp 105 miliar terkoreksi menjadi Rp 70 miliar, berkurang 33 persen. Selain itu, tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga menurun drastis dari 15 persen menjadi 10 persen, dan kini 0,8 persen.

"Kami harus menghitung ulang karena target tidak tercapai akibat perubahan tarif ini," jelas Tomy.

Faktor lain yang memengaruhi adalah deflasi dan menurunnya daya beli masyarakat. Momentum Idulfitri juga membuat pembayaran pajak kurang diprioritaskan.

"Pajak mungkin jadi prioritas kesekian saat Lebaran," tambahnya.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), yang menyumbang hampir 50 persen PAD, juga turun 4 persen dari target. Awalnya ditargetkan Rp 450 miliar, kini disesuaikan menjadi Rp 430 miliar.

"Penyesuaian ini akan kami bahas di APBD perubahan," tutup Tomy.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Kegiatan seminar ini, membahas Konsep Karnus untuk memberikan edukasi kesehatan bersama Dokter Penerap Konsep Karnus.

Hj Aluh Berlian mengapresiasi kegiatan seminar yang mengangkat tema: 'Hidup Sehat, Kaltara Hebat Bersama Lawan Diabetes, Autoimun & Penyakit Degeneratif Lainnya.'

Bertempat di Gedung Gadis Lantai 1, kegiatan ini dihadiri pejabat pemerintahan dan staff di jajaran Pemprov Kaltara hingga Kejaksaan Tinggi Kaltara.

Kegiatan tersebut bertujuan memberikan edukasi kesehatan fisik dengan sel tubuh yang ternutrisi, agar meningkatkan efektivitas kerja dalam kondisi prima.

Konsep Karnus berharap terus berkontribusi di bidang kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia melaui kegiatan tersebut.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Instruksi tersebut tertuang dalam Instruksi Gubernur No. 000.8/1044/BO/GUB/IV/2025 tentang Penggunaan Aksesoris Lokal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

"Tujuannya untuk melestarikan dan mempromosikan nilai-nilai budaya lokal serta menumbuhkan kebanggaan terhadap produk khas daerah," kata Zainal di Tanjung Selor, Bulungan, Sabtu (12/4/2025).

Seluruh ASN dan Non ASN diminta memakai aksesoris lokal seperti penutup kepala, ikat kepala, kalung, gelang, tas dan lainnya setiap hari kerja,” bunyi poin pertama dalam instruksi yang ditandatangani di Tanjung Selor pada 11 April 2025 itu.

Namun, terdapat pengecualian untuk pemakaian penutup kepala dan ikat kepala saat mengikuti apel gabungan setiap hari Senin.

Instruksi ini ditujukan kepada para asisten, staf ahli, Sekretaris DPRD, serta para kepala dinas, badan, dan biro di lingkungan Pemprov Kaltara.

Kebijakan ini diharapkan dapat memicu tumbuhnya kecintaan terhadap budaya daerah sekaligus mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lokal untuk terus berkarya.

Sebelumnya Zainal juga mengajak warga menggunakan batik khas Kalimantan Utara untuk di perkantoran. Ia mengimbau penggunaan batik khas Kaltara terutama di instansi pemerintah dan swasta serta perbankan.

"Saya imbau tidak usah menggunakan Perda, mari kita mengangkat kearifan lokal. Siapa lagi kalau bukan kita dan kapan lagi kalau bukan sekarang," kata Zainal.

Selain itu, dia juga mengimbau dalam pembangunan gedung perkantoran agar ada penggunaan ornamen atau motif khas Kaltara untuk mengangkat kearifan lokal.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Kegiatan ini menjadi wujud kasih sayang dan perhatian Kapolda kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Kehadiran Kapolda Kaltara disambut hangat oleh para pengajar dan anak-anak.

Dalam suasana santai, Kapolda tampak berbincang dan berbaur dengan anak-anak sebelum menikmati makan siang bersama.

Suster Petra, salah satu pendamping di SLB Karya Murni, menyampaikan rasa terima kasihnya atas perhatian yang diberikan.

"Terima kasih Bapak Kapolda sudah mengunjungi anak-anak kami. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak dan seluruh jajaran Polda Kaltara," ujarnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tumbuh semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap anak-anak istimewa di Kalimantan Utara.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Aktivitas yang dikeluhkan warga tersebut terjadi di RT 12, bekas pabrik Suaran, Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan.

Dugaan aktivitas ilegal ini menjadi sorotan karena lokasi bongkar muat di RT 12 diduga menjadi pintu masuk kayu tanpa dokumen resmi dari Desa Sekatak, Bulungan.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Nustam mengungkapkan pihaknya tengah melakukan pengecekan legalitas kayu melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online dan laporan industri via Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Online.

"Kalau kayu itu legal, seharusnya dokumennya bisa diverifikasi di SIPUHH. Kalau tidak muncul, ya perlu dicurigai," ujar Nustam dilansir detikKalimantan, Selasa (8/4/2025).

SIPUHH Online merupakan platform digital Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang digunakan untuk melacak pergerakan kayu dari sumber penebangan hingga pengolahan, dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sebagai dokumen wajib yang menjadi bukti legalitas.

Sementara itu, RPBBI Online mencatat rencana kerja dan realisasi bulanan perusahaan pemegang Persetujuan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH).

Dari data RPBBI Online, Nustam menyebut ada empat perusahaan pemegang PBPHH di Kota Tarakan yang telah menyampaikan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) dan laporan bulanan pada 2025.

Untuk skala kecil ada CV Setuju Jaya Raya. Sedangkan untuk skala besar terdiri dari IDEC Abadi Wood Industries, Intracawood Manufacturing, dan Phoenix Resources International. Laporan ini mencakup rencana produksi, kebutuhan bahan baku, hingga pengelolaan limbah.

Terkait dugaan kayu ilegal, Nustam menyatakan bahwa Dinas Kehutanan Kaltara telah memulai investigasi lapangan bersama KPH Tarakan. Ia menegaskan hasil pengecekan akan disampaikan secara transparan. Jika ditemukan pelanggaran, termasuk keterlibatan oknum, akan dilaporkan ke pihak berwenang.

"Kami akan mengecek dan menggali informasi terkait dugaan tersebut. Jika ada perkembangan, akan kami informasikan lagi," katanya.

Saat ditanya soal kemungkinan keterlibatan oknum, Nustam belum bersedia berkomentar banyak. Dinas Kehutanan Kaltara berjanji akan memberikan pembaruan secepatnya setelah investigasi selesai.

"Kami belum bisa memastikan hal tersebut, masih menunggu penggalian informasi hasil pengecekan di lapangan," tegasnya.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

“Saya ucapkan selamat hari raya idulfitri, minal aidin walfaidzin, mohon maaf lahir dan batin,” kata Zainal di Tanjung Selor, Bulungan, Selasa (8/4/2025).

Apel pagi diikuti Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara Ingkong Ala bersama para staf ahli, asisten, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pegawai non ASN bertempat di Lapangan Agathis.

Dalam arahannya, Gubernur mengatakan bahwa pegawai kembali aktif bekerja melayani masyarakat pada hari ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, pada libur lebaran berakhir pada tanggal 7 April 2025.

Mengawali hari yang baik usai pelaksanaan ibadah puasa dan hari raya umat muslim, dirinya mendorong agar para pegawai dapat semakin meningkatkan kedisiplinan dan semangat baru dalam bekerja, khususnya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga meminta agar jajarannya melakukan pengecekan absensi di setiap OPD yang dipimpin. Mengingat kembali pada liburan yang cukup panjang, hal ini tidak menjadi alasan pegawai untuk tidak masuk kerja terkecuali dalam keadaan sakit.

“Hari ini kita hadir kembali untuk melaksanakan tugas – tugas pengabdian kita pada bangsa dan negara khususnya untuk masyarakat Kaltara. Untuk itu selamat bekerja dan semangat melayani masyarakat,” pungkasnya.

Usai melaksanakan apel pagi, Gubernur Zainal dan Wagub Ingkong melakukan halal bihalal bersama seluruh jajaran ASN dan non ASN yang mengikuti apel pagi ini. Tradisi halal bihalal ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan tercipta keharmonisan.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

“Data dari posko angkutan Lebaran Pelabuhan Tengkayu I Tarakan menunjukkan total akumulasi penumpang mencapai 59.722 orang hingga 7 April 2025 (H+6),” kata Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kaltara Andi Nasuha di Tanjung Selor, Bulungan, Senin (7/4/2025).

Angka ini meningkat 5,45% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ia menyebut, total penumpang speedboat di pelabuhan itu mencapai 59.722 orang, dengan rincian penumpang tiba 31.277 orang dan penumpang berangkat. 28.445 orang

Puncak arus mudik pada 28 Maret 2025 (H-3) dengan 4.492 penumpang. Dan, puncak arus balik terjadi pada 7 April 2025 atau H+6 dengan 4.985 penumpang.

Total pergerakan armada speedboat tiba selama mudik dan balik mencapai 696 armada. Sedangkan pergerakan berangkat capai 700 armada.

“Rata-rata keberangkatan 48-52 armada per hari,” ujarnya.

Ia mengatakan, lonjakan penumpang ini menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat selama periode Lebaran.

Peningkatan arus penumpang ini disebabkan meningkatnya aktivitas ekonomi daerah hingga meningkatnya minat masyarakat untuk mudik melalui jalur laut.

Ia mengatakan, efektivitas pengelolaan posko angkutan lebaran dilakukan pihak pelabuhan bersama elemen terkait memastikan kelancaran arus penumpang dan armada, termasuk penambahan fasilitas dan personel.

Adapun pergerakan penumpang pesawat udara, Badan Layanan Umum (BLU) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata Tarakan mencatat pada 6 April 2025 menunjukkan pergerakan penumpang dan kargo yang cukup signifikan, mengindikasikan puncak arus balik Lebaran.

Berdasarkan laporan tersebut, tercatat tujuh penerbangan reguler dari berbagai maskapai yang melayani kedatangan dan keberangkatan. Rute Tarakan-Balikpapan dan sebaliknya menjadi yang paling mendominasi dengan tiga maskapai berbeda.

Total penumpang yang tiba di Tarakan mencapai 1.163 orang, dengan rincian 1.063 penumpang dewasa, 70 penumpang anak-anak, dan 30 bayi. Sementara itu, total kargo yang tiba mencapai 11.392 Kg.

Sedangkan jumlah penumpang yang meninggalkan Tarakan tercatat 1.198 orang, terdiri dari 1.135 penumpang dewasa, 47 penumpang anak-anak, dan 16 bayi. Total kargo yang diberangkatkan mencapai 9.731 kg.

Rute Tarakan-Balikpapan dan sebaliknya menjadi jalur udara tersibuk pada hari tersebut, dengan total 658 penumpang tiba dan 679 penumpang berangkat. Maskapai Citilink dan Super Air Jet tampak menjadi pilihan utama para pemudik dan calon pemudik untuk rute ini.

Selain rute regional, penerbangan dari dan menuju kota-kota besar lainnya juga menunjukkan aktivitas yang tinggi. Rute Surabaya-Tarakan-Surabaya yang dilayani Lion Air mencatatkan 214 penumpang tiba dan 218 penumpang berangkat dengan pesawat berbadan lebar Boeing 737.

Sementara itu, rute Jakarta-Tarakan-Jakarta yang dioperasikan Batik Air membawa 148 penumpang tiba dan 160 penumpang berangkat.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu (5/4) sebagai bagian dari komitmen Polda Kaltara untuk memberikan pelayanan terbaik selama periode mudik dan balik Lebaran, Minggu (6/4/2025)

Pengecekan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan personel, kelengkapan sarana dan prasarana, serta efektivitas operasional pos-pos pengamanan tersebut.

Dalam kunjungannya, Dirlantas Polda Kaltara memberikan arahan dan motivasi kepada para petugas yang bertugas di lapangan, menekankan pentingnya profesionalisme dan pelayanan prima kepada masyarakat.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap pos pengamanan dan pelayanan siap memberikan bantuan dan rasa aman kepada masyarakat yang sedang melakukan perjalanan mudik atau balik Lebaran," ujar Dirlantas Polda Kaltara Kombes Pol. Mohamad Syarhan S.I.K., M.H.

Selain pengecekan langsung, kunjungan ini juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi potensi kendala yang mungkin timbul selama operasi berlangsung.

Dengan evaluasi ini, diharapkan dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan di seluruh pos pengamanan dan pelayanan di wilayah hukum Polda Kaltara.

Polda Kaltara berkomitmen untuk terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, TNI, dan instansi lainnya, guna memastikan Operasi Ketupat Kayan 2025 berjalan lancar dan aman.

Masyarakat dihimbau untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas dan mengikuti arahan petugas di lapangan demi keselamatan bersama.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

“Sebelumnyapada H-1 Lebaran Idul Fitri, harganya Rp185 ribu per kilogram,” kata salah seorang pedagang pasar tersebut di Tanjung Selor, Jumat (4/4/2025).

Penurunan harga juga terjadi pada komoditas daging ayam. Jika pada H-1 Lebaran harga daging ayam mencapai Rp55 ribu per kilogram, kini harga tersebut turun menjadi Rp45 ribu hingga Rp48 ribu per kilogram.

Selain daging sapi dan ayam, harga kelapa juga mengalami penurunan signifikan. Komoditas yang sempat mencapai Rp40 ribu per buah pada H-1 Lebaran kini kembali normal menjadi Rp15 ribu per buah.

Salah seorang pedagang di Pasar Induk Tanjung Selor menjelaskan bahwa lonjakan harga kelapa menjelang Lebaran Idul Fitri disebabkan oleh penurunan pasokan.

"Persediaan kelapa terbatas, sementara permintaan melonjak drastis karena banyak orang membutuhkan santan untuk masakan Lebaran," ujarnya.

Sementara itu, harga minyak goreng kemasan di pasar tradisional dan ritel di wilayah tersebut terpantau stabil, berkisar antara Rp21 ribu hingga Rp22 ribu per liter.

Sebelumnya, saat menjelang Lebaran, Pelaksana Harian (Plh) Sekprov Kaltara Bustan sudah memastikan persediaan pangan kebutuhan pokok Lebaran tercukupi.

Ia mengatakan, ketersediaan komoditas penting seperti beras, minyak makan, gula tersedia cukup banyak di pasar.

Dalam momentum Lebaran, keperluan minuman kaleng di semua daerah di Kaltara sangat melimpah.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Pemeriksaan ini bertujuan untuk menjaga kondisi prima personel selama menjalankan tugas pengamanan arus mudik dan balik Lebaran," kata Kasubsatgas Dokkes Briptu Oktafirianus, di Bulungan, Kamis (3/4/2025).

Kegiatan tersebut mencakup pemeriksaan tekanan darah, suhu tubuh, kadar gula darah, serta pemeriksaan kesehatan umum lainnya.

Selain itu, Subsatgas Dokkes juga menyediakan vitamin dan obat-obatan bagi personel yang memerlukan, serta memberikan edukasi kesehatan untuk menjaga stamina selama bertugas dalam pelaksanaan operasi ini.

Oktafirianus menyampaikan bahwa pemeriksaan kesehatan ini dilakukan secara berkala di pos-pos pengamanan strategis.

"Kami memastikan seluruh personel dalam kondisi sehat dan siap menjalankan tugasnya dengan optimal. Jika ditemukan anggota yang mengalami kelelahan atau kondisi kesehatan yang menurun, segera diberikan penanganan medis agar mereka tetap fit saat bertugas," ujarnya.

Selain pemeriksaan kesehatan, Subsatgas Dokkes juga menyiapkan layanan medis darurat guna mengantisipasi kejadian yang memerlukan penanganan segera.

Ambulans dan tenaga medis disiagakan untuk memberikan bantuan pertama bagi personel Operasi Ketupat Kayan maupun masyarakat yang membutuhkan.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Sebagai pimpinan, Kapolres juga memberikan contoh kepada jajaran personel dengan membantu pemudik yang sedang mengalami kesulitan atau membutuhkan bantuan.

Kapolres menjelaskan, kedatangannya ke Pelabuhan Tengkayu dalam rangka pengecekan personel gabungan yang berada di pos - pos pengamanan, pos pelayanan maupun pos terpadu, dalam operasi ketupat kayan 2025.

"Kami dari Polres Tarakan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang melaksanakan mudik lebaran 2025 salah satunya pelayanan kesehatan di pelabuhan Tengkayu I," ujar Kapolres.

Layanan kesehatan ini penting bagi pemudik mengingat perjalanan dari Pelabuhan Tengkayu I SDF menuju beberapa daerah di Kaltara masyarakat membutuhkan waktu sekitar 4-5 jam sehingga perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan.

"Kami dari Polri memberikan layanan kesehatan," terangnya kepada media.

Tidak hanya itu, karena hari ini puncak arus mudik selain personel Kapolres juga menurunkan armada truck dan bus untuk membantu memberikan pelayanan di pelabuhan.

"Kami dari Polres Tarakan menurunkan bus dan truk turut membantu masyarakat yang telah mendapatkan tiket dari area drop zone menuju terminal penumpang," bebernya.

Selain memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, Polres Tarakan juga memberikan layanan untuk penitipan kendaraan di kantor Polsek bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik.

Sebagai informasi, dalam pengamanan arus mudik lebaran 2025, Polres Tarakan menerjunkan 126 personel yang tersebar di beberapa pos pengamanan dan pos pelayanan.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Apel Perdana Operasi Ketupat Kayan 2025 Polda Kaltara dipimpin oleh Dirsamapta Polda Kaltara yang juga sebagai Wakasatgasopsda Ops Ketupat Kayan 2025 AKBP Andreas Deddy Wijaya, bertempat di Selasar Gedung B Mapolda Kaltara, Rabu (26/3/2025).

Operasi Ketupat Kayan 2025 digelar Polda Kaltara dan Polres Jajaran bertujuan menjamin keamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa dan merayakan Idul Fitri 1446 H, terwujudnya arus mudik dan balik yang lancar dan aman. 

Menurunnya pelanggaran/laka lantas dan fatalitas korban laka lantas serta bertujuan juga untuk menurunnya tindakan kriminalitas selama lebaran 1446 H dan pelaksanaan arus mudik dan balik.

"Ini merupakan agenda nasional sehingga masing - masing personel agar melaksanakan tugas operasi ini dengan baik dan menjaga perilaku, bekerjalah dengan tulus dalam melayani masyarakat karena ini merupakan bagian dari tugas dan tanggungjawab kita terhadap masyarakat" ucap Wakasatgasopsda.

Operasi Ketupat Kayan 2025 akan dilaksanakan mulai tanggal 26 Maret 2025 sampai 8 April 2025 dan merupakan Operasi Harkamtibmas dengan mengedepankan giat preventif yang didukung oleh giat preemtif, penegakan hukum, humas dan Banops sehingga masyarakat Kaltara dapat merayakan Idul Fitri 1446 H dan mudik / balik dengan aman dan nyaman.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Menurutnya, pembangunan Islamic Center tersebut harus melalui mekanisme perencanaan yang matang.

“Saya berharap pembangunan Islamic Center ini dapat segera terwujud, sebab selain menjadi pusat keagamaan saja, tapi kedepannya dapat menjadi ikon baru di Provinsi Kaltara,” kata Zainal, Selasa (25/3/2025).

Dia menjelaskan, bahwa pembangunan Islamic Center ini kedepannya akan melahirkan peradaban baru, karena lokasi Tanjung Buyu sangat strategis diapit sungai Kayan, dua kecamatan Tanjung Selor dan Tanjung Palas.

“Saya ingin Tanjung Buyu ini tidak terisolir lagi, kedepannya bisa lebih hidup dan bisa punya nilai ekonomi, karena Tanjung Buyu memiliki potensi dibidang pertanian dan peternakan yang pasti akan terbuka peluang jika ada akses,” jelasnya.

Gubernur Zainal meminta OPD terkait harus segera membentuk tim percepatan pembangunan Islamic Center ini, karena masa pembangunan yang tidak sebentar dan perlunya menjalin komunikasi langsung dengan Pemerintah Kabupaten Bulungan.

Dia kembali mengingatkan juga terkait dokumen dan pembebasan lahan harus diselesaikan, dan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Islamic Center dapat terlaksana di tahun 2025 ini.

“Saya request nanti menaranya dua saja, pertama tingginya 25 meter dan yang kedua tingginya 10 meter, ini merupakan simbol terbentuknya provinsi Kaltara yaitu pada tanggal 25 Oktober yang selalu kita rayakan setiap tahunnya,” kata Zainal.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Menjaga marwah institusi Polri dan menjadi Personel Polri yang taat hukum merupakan kewajiban setiap Personel Polri oleh karena itu setiap Personel Polri harus meningkatkan soliditas internal guna memperkuat jati diri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Terlebih khusus kepada Para Perwira agar melakukan waskat (pengawasan melekat) terhadap anggota dengan cara jangan apatis, kenali lingkungan kantor, rekan sekerja dan masyarat diwilayahnya dengan baik dan tanamkan dalam diri masing - masing setiap personel untuk berbuat kebaikan secara tulus kepada masyarakat.

"Setiap Personel agar tidak terlibat dalam kegiatan yang melanggar aturan seperti backing narkoba, judi sabung ayam, tambang liar dan dilarang menerima setoran dari kegiatan - kegiatan ilegal". Ucap Kombes Pol. Krishadi.

Bidpropam Polda Kaltara akan terus melakukan pengawasan dan penegakan disiplin untuk memastikan seluruh personel bekerja dan bertindak sesuai aturan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Kombes Pol. Krishadi Permadi, menambahkan "Sinergitas antara aparat penegak hukum lainnya juga harus tetap terpelihara dengan baik" Tutup Kombes Pol. Krishadi.

Arahan ini disampaikan dalam rangka meningkatkan profesionalisme personel Polda Kaltara sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sehingga diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dalam hal ini Polda Kaltara dan Polres Jajaran semakin meningkat.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Hadir langsung mendampingi Wagub Ingkong, Kepala Dinas Sosial Obed Daniel LT, dan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltara Ferdy Manurun Tanduklangi, anggota DPRD Nunukan Ryan Antoni, Camat Krayan Induk Rony Firdaus, Camat Krayan Barat Dawat Udan, Direktur Rumah Sakit Pratama dr. Apriyanto.

Wagub Ingkong berserta rombongan menyusuri gedung yang telah rampung dikerjakan sejak tahun 2019 lalu, akan tetapi hingga kini belum berfungsi efektif.

Dalam pertemuan ini, Wagub Ingkong mendengarkan penjelasan dan masukan langsung terkait kondisi dan mengenai rencana pemanfaatan Toko Indonesia dari Camat Krayan Induk Rony Firdaus beserta Kepala BPPD Kaltara, Ferdy Manurun Tanduklangi.

Ia meminta agar OPD terkait untuk segera mengamankan aset provinsi yang ada di daerah, serta meminta agar para pelaku ekonomi dan pemangku kepentingan dapat diundang dalam pembahasan keberlangsungan Toko Indonesia.

“Untuk sementara ini tidak bisa kita biarkan, karena ini aset pemerintah provinsi sehingga tetap menjadi perhatian untuk pemeliharaannya,” ujarnya.

“Karena ini nanti pusatnya, barang – barang masuk ke sini dan dari sini akan disuplai ke bumdes yang ada di 5 kecamatan,” sambungnya.

Kemudian, Wagub menjelaskan, pada pendistribusian tersebut akan ada bantuan pembiayaan transportasi untuk pendistribusian ke desa yang paling jauh. Langkah ini bertujuan agar terjadi pemerataan distribusi di daerah sekitar.

“Nanti konsepnya, teknis OPD akan membahas itu. Saya harap juga tokoh masyarakat, muspika, kecamatan, dan Polsek untuk melakukan pengawasan kedepannya,” pungkasnya.

Selepas mengunjungi Toko Indonesia, Wagub Ingkong bersama rombongan kembali melanjutkan perjalanannya ke jembatan penghubung berada di Lokasi Kurid Kecamatan Krayan Barat dan jalan yang menghubungkan Krayan Barat – Krayan Timur.

Baginya, daerah – daerah yang termasuk dalam wilayah Kaltara wajib menjadi perhatian bersama pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Patroli ini menyasar tempat-tempat hiburan malam (THM), karaoke, tempat refleksi, dan biliar di wilayah hukum Polda Kaltara.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Sabtu (22/3/2025) ini, melibatkan personel gabungan dari Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Kaltara, Polresta Bulungan, Polres Tarakan, Polres Nunukan, serta jajaran TNI dari POM AD, POM AU, POM AL, dan Subdenpom VI/3-1 Nunukan. 

Hasil Patroli dari Polres/Ta Jajaran

Untuk Polresta Bulungan dan Polda Kaltara: Patroli gabungan menyasar THM Red One, Karaoke The Bozz, Lavender Spa & Refleksi, dan Biliar Vamos. Tidak ditemukan anggota TNI maupun Polri yang melanggar aturan. Petugas memberikan imbauan kepada masyarakat untuk menjaga Kamtibmas.

Untuk Patroli menyasar THM Jaguar, Pot House, Dragon, Poppy, Djavu, Rindu Malam RM, Mahkota, dan Salwa Bilyard. Hasilnya nihil pelanggaran dari personel Polri. Petugas memberikan himbauan dan pengarahan untuk menjaga Kamtibmas.

Sedangkan Polres Nunukan: Patroli gabungan fokus pada antisipasi peredaran minuman keras (miras) dan tawuran di bulan Ramadan. Rute patroli meliputi sejumlah titik rawan di wilayah Nunukan. Situasi terpantau aman dan kondusif.

Tujuan dari Patroli ini adalah sebagai berikut ;

- Menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif menjelang Idul Fitri.

- Meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh personel Polri dan TNI di THM.

- Mencegah peredaran miras dan potensi tawuran, khususnya selama bulan Ramadan.

Kegiatan patroli gabungan ini merupakan bentuk sinergitas antara TNI-Polri dan Satpol PP dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Pertemuan ini membahas percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kalimantan Utara, terutama di daerah perbatasan seperti Sebatik, Krayan, dan Long Nawang.

Dalam pertemuan tersebut, Rahmawati menekankan pentingnya program MBG untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan di daerah perbatasan.

“Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain, Kaltara memiliki tantangan tersendiri dalam akses pangan bergizi. Program MBG harus dipercepat agar masyarakat, terutama di Sebatik, Krayan, dan Long Nawang, bisa mendapatkan manfaat nyata,” ujar Rahmawati.

Rahmawati juga mengusulkan agar program MBG menggandeng kantin-kantin sekolah sebagai mitra dalam penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak.

“Kantin sekolah dapat menjadi bagian dari ekosistem MBG, sehingga distribusi makanan sehat lebih mudah diakses oleh anak-anak sekolah dan lebih berkelanjutan,” usulnya.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk mempercepat implementasi program MBG di wilayah perbatasan.

“Kami siap berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan legislatif, untuk memastikan program ini berjalan efektif dan berkelanjutan. Menggandeng kantin sekolah adalah langkah yang sangat baik untuk memastikan makanan bergizi tersalurkan dengan optimal,” ungkapnya.

Dadan juga menambahkan bahwa program MBG di Kaltara masih dalam proses karena infrastruktur pendukung saat ini masih dalam tahap renovasi.

“Kami terus melakukan perbaikan infrastruktur agar program ini bisa berjalan lebih maksimal. Dengan infrastruktur yang lebih baik, distribusi makanan bergizi akan lebih efektif dan tepat sasaran,” jelasnya.

Sebagai bentuk keseriusannya, Dadan Hindayana berjanji akan mengunjungi Sebatik setelah Lebaran untuk memastikan pembangunan dapur bagi program MBG di wilayah tersebut berjalan dengan baik.

“Kami ingin memastikan bahwa infrastruktur pendukung, seperti dapur untuk penyediaan makanan bergizi, benar-benar siap dan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat,” tambahnya.

Sebagai wakil rakyat, Rahmawati menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltara.

“Saya akan memastikan bahwa program-program strategis seperti MBG ini mendapat perhatian yang cukup di tingkat nasional, agar masyarakat Kaltara benar-benar merasakan manfaatnya,” tutupnya.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Lonjakan penumpang yang kami prediksi, yang sudah kami sampaikan sekitar tanggal 28 Maret, kemudian nanti harus balik itu tanggal 6 April," kata Kepala BLU UPBU Kelas I Juwata Tarakan, Agustono, Sabtu (22/3/2025).

Namun hal tersebut menurut Agustoni masih bersifat fluktuatif, karena bisa mundur atau maju dari tanggal tersebut.

Termasuk juga kenaikan jumlah penumpang yang diprediksi akan mengalami peningkatan sekitar 10 persen.

Maskapai juga sudah melakukan tambahan penerbangan seperti city link dan Lion Air untuk rute Tarakan - Surabaya dan Tarakan - Semarang.

Saat ini Posko Angkutan Udara Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi di Bandara Juwata Tarakan sudah dibuka yang dimulai 21 Maret hingga 7 April 2025.

Kegiatan ini rutin dilaksanakan di momentum arus mudik lebaran dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait. Seperti Air Navigasi, Dinas Perhubungan Tarakan, BMKG, maskapai, Balai Karantina Pertanian, kepolisian, Lanud Anang Busra, Kantor Kesehatan Pelabuhan dan instansi lainnya.

“Kegiatan ini merupakan kegiatan setiap tahun kita laksanakan yang tentunya bapak ibu sekalian sudah terbiasa dengan pelaksanaan ini dan tugas masing-masing yang menjadi kewenangannya harus dilaksanakan dalam rangka mendukung kelancaran dan kenyamanan arus mudik tahun ini,” ujar Agustono.

Kegiatan ini ditandai dengan apel kesiapan di terminal Bandara Juwata Tarakan yang diikuti para pemangku kepentingan terkait.

Karena itu, Agustono mengapresiasi keterlibatan para pemangku kepentinga terkait dengan menempatkan personelnya di Posko Angkutan Udara.

Agustono menekankan, selama berlangsungnya Posko Angkutan Udara kurang lebih 22 hari, personel posko dapat melakukan pengawasan yang meliputi 3S + 1C (Safety, Security, Service, and Compliance).

“Tentunya kita juga tetap mengawasi terutama personel bandar udara mengawasi 3S + 1C, Safety, Security, Service, and Compliance, itu yang menjadi mandatory,” kata Agustono.

Selain itu, kondisi cuaca juga menjadi perhatian Agustono, seiring intensitas curah hujan yang terjadi beberapa hari terakhir. Hal ini bisa berdampak pada pelayanan di bandar udara Juwata Tarakan.

“Saat ini cuaca, kita masih dirudung mendung, bahkan mungkin hujan ringan sampai lebat. Di mana kapasitas terminal, kapasitas runway ataupun apron yang terbatas harus kita antisipasi terkait masalah delay yang akhirnya menimbulkan penumpukan penumpang supaya bisa diatur dengan baik dan dirasakan lebih nyaman, tidak mudah timbul complain dari para pengguna jasa udara,” kata Agustono.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Kunjungan ini bersifat audiensi, di mana Presiden MADN menyampaikan salah satu program kerja MADN yang bertujuan menjalin sinergi dengan pemerintah serta aparat keamanan TNI-Polri dalam mendukung pembangunan nasional di Kalimantan Utara.

MADN menyatakan kesiapannya untuk bermitra dalam menciptakan dan menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kalimantan Utara.

Selain itu, audiensi ini juga membahas aspirasi masyarakat terkait perilaku pengendara kendaraan bermotor yang tidak tertib di jalan.

Hal ini dinilai dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas serta memicu konflik di antara pengguna jalan. Masalah lain yang disampaikan adalah banyaknya kendaraan yang parkir di bahu jalan sehingga mengganggu lalu lintas dan kenyamanan pengguna jalan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, turut dibahas mengenai peluang rekrutmen Polri bagi putra daerah, khususnya melalui jalur Akademi Kepolisian (Akpol).

Presiden MADN berharap agar rekrutmen ini lebih memperhatikan putra daerah dan akan berkoordinasi dengan Gubernur Kaltara untuk meningkatkan kualitas calon anggota Polri dari daerah. Program pembinaan khusus akan menjadi agenda utama guna mempersiapkan calon yang lebih kompetitif dalam seleksi kepolisian.

Ketua Dewan Adat Dayak Kota Tarakan, Norhayati Andris, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polda Kaltara, khususnya Kapolda Kaltara, atas banyaknya putra daerah yang telah diterima sebagai anggota Polri, terutama pada jenjang Bintara.

Menanggapi hal tersebut, Kapolda Kaltara, Irjen Pol Hary Sudwijanto, menegaskan bahwa masalah lalu lintas, termasuk jumlah dan tingkat fatalitas kecelakaan di Kaltara, telah menjadi perhatian utama.

Oleh karena itu, Polda Kaltara telah mengambil langkah pencegahan melalui edukasi sejak tingkat sekolah, masyarakat, hingga komunitas. Selain itu, Kapolda juga telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menertibkan parkir liar di bahu jalan.

Terkait rekrutmen Polri bagi putra daerah, Kapolda Kaltara menyampaikan bahwa Karosdm Polda Kaltara telah mengkaji usulan ini dan akan meneruskannya kepada Mabes Polri.

Kapolda menekankan bahwa prinsip local boy for local job sangat relevan guna meningkatkan representasi putra daerah dalam kepolisian, khususnya di wilayah pedalaman.

Meskipun kuota penerimaan anggota Polri mengalami penurunan secara nasional, Kapolda akan mengusulkan peningkatan kuota penerimaan untuk Kalimantan Utara, baik untuk Bintara maupun Akpol.

Kapolda juga berkomitmen untuk mendorong pemerintah daerah agar mengalokasikan beasiswa atau program pelatihan khusus guna meningkatkan kesiapan putra daerah dalam menghadapi seleksi.

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas putra daerah yang bercita-cita menjadi anggota Polri.

Salah satu langkah yang diusulkan adalah menjadikan program pembinaan ini sebagai ekstrakurikuler di tingkat SMA, agar sejak dini calon peserta didik dapat dipersiapkan dengan baik untuk memasuki sekolah kedinasan atau mengikuti seleksi anggota TNI-Polri.

Dengan adanya audiensi ini, diharapkan sinergi antara MADN, pemerintah daerah, dan Polda Kaltara dapat semakin erat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di Kalimantan Utara.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur didampingi oleh Drs. Joni Laing Impang, Ketua Dewan Adat Dayak Kaltara (DAD-KU), serta Andreas Sarun, Sekretaris LADK-KU.

Sementara itu, Kapolda Kaltara turut didampingi oleh Direktur Intelkam, Direktur Binmas, dan Karosdm Polda Kaltara.

Selain membahas kondisi kamtibmas di Kalimantan Utara, pertemuan ini juga menyoroti peluang rekrutmen Polri bagi putra daerah, khususnya dari wilayah terpencil.

Ingkong Ala menyampaikan harapannya agar rekrutmen Polri memberikan perhatian lebih kepada anak-anak dari daerah pedalaman.

Sebagai langkah prioritas, ia menegaskan akan berkoordinasi dengan Gubernur Kaltara untuk memastikan peningkatan kualitas putra daerah yang bercita-cita menjadi anggota Polri.

Program pembinaan khusus akan menjadi agenda utama guna memberikan pelatihan dan pendampingan optimal agar para calon siap bersaing dalam seleksi kepolisian.

Ketua DAD-KU, Drs. Joni Laing Impang, mengapresiasi langkah Kapolda Kaltara yang telah mengakomodasi putra daerah dalam seleksi kepolisian.

Ia menekankan bahwa beberapa putra Dayak telah menjadi anggota Polri dan berharap kesempatan ini terus diperluas dalam setiap rekrutmen mendatang.

Menanggapi aspirasi tersebut, Kapolda Kaltara, Irjen Pol Hary Sudwijanto, menyampaikan bahwa Polda Kaltara melalui Karosdm telah mengkaji usulan tersebut dan akan menyampaikannya kepada Kapolri.

Ia menegaskan bahwa prinsip local boy for local job sangat relevan untuk meningkatkan representasi putra daerah dalam kepolisian, terutama di wilayah pedalaman guna memperkuat pelayanan kepolisian.

Kapolda juga menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, kuota penerimaan Bintara Polri mengalami penurunan secara nasional.

Kendati demikian, Kapolda akan mengusulkan dan mengajukan permohonan kepada pimpinan Polri agar kuota penerimaan anggota Polri di Kalimantan Utara dapat ditingkatkan.

Diharapkan pertemuan ini semakin mempererat sinergi antara Polda Kaltara, Pemerintah Provinsi Kaltara, dan tokoh adat dalam memperjuangkan kesempatan lebih luas bagi putra daerah untuk bergabung dengan Polri.

Ke depan, Polda Kaltara juga akan mendukung inisiatif pembinaan dan pelatihan yang lebih terstruktur bagi calon anggota Polri dari wilayah pedalaman guna meningkatkan kesiapan mereka menghadapi seleksi menjadi anggota kepolisian.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Pengendalian Bahan dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (LB3) pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tarakan, Edhy Pujianto mengatakan, dalam sehari besaran sampah yang masuk ke TPA Aki Babu bisa mencapai 160 ton, namun selama Ramadan ini konsumsi masyarakat meningkat, apalagi makanan kemasan.

“Itulah jadi tambahan antara 10-15 persen per hari, meskipun belum kita survey secara detail tetapi perkiraan kita dari data yang ada di TPA Aki Babu ada kenaikan volume sampah. Kalau lembaran biasanya sih malah kurang, karena sebagian besar sampah bisa di lapak. Sehingga disimpan untuk nanti dijual, seperti kaleng bekas minuman, botol, kardus, karton, dan lain sebagainya. Beda dengan plastik yang dibuang begitu saja,” terangnya, Rabu (19/3/2025).

Disinggung kapasitas TPA Aki Babu sudah over kapasitas, Edhy menegaskan pihaknya telah melakukan antisipasi dengan cara memastikan landfiel area TPA bisa menampung sampah yang diangkut ke TPA.

“Selain itu, kita juga memastikan bahwa armada kita yang mengangkut laik jalan dan operasional, kita juga memastikan petugas kita menjalankan tugas sesuai jam kerja, bahkan meskipun hari libur atau tanggal merah tetap melakukan pelayanan dengan melakukan lembur,” ungkapnya.

Beberapa titik krusial juga telah diantisipasi, seperti di Kelurahan Sebengkok, Selumit, Kampung Satu, Kampung Enam, Karang Anyar dan beberapa titik lainnya, dengan memastikan pelayanan tetap jalan, termasuk KSM yang melakukan penjemputan sampah, untuk tidak menghentikan pelayanan walaupun sedang libur.

“Kalau libur bisa bergantian atau menggeser jam pelayanan, sehingga pelayanan tetap berjalan dengan baik. Kalau armada pengangkut sampah kita ada 28, namun ada 2 unit yang mengalami kerusakan ringan. Yang lainnya bagus,” pungkasnya.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Kegiatan ini mengungkap kasus kejahatan siber pornografi anak yang melibatkan anak di bawah umur. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/07/II/2025/SPKT/POLDA KALTARA tanggal 24 Februari 2025, Polda Kaltara telah mengungkap modus operandi dan pelaku yang terlibat dalam tindak pidana ini.

Kasus ini bermula ketika pelapor, berinisial "R K", seorang pelajar di bawah umur, melaporkan tindakan asusila yang dialaminya melalui aplikasi Walla, di mana pelaku, berinisial "T P", menjalin hubungan asmara dan manipulasi online.

Sesuai kronologis yang diungkapkan oleh pihak kepolisian, "T P" menipu korban dengan janji untuk menaikkan rating akun Walla milik korban sebagai ganti hubungan asmara virtual.

Dalam hubungan tersebut, tersangka kerap meminta uang kepada korban dengan jumlah total sekitar Rp8 juta. Kemudian, pelaku merekam aktivitas seksual tanpa sepengetahuan korban, yang dalam situasi tersebut korban dipaksa untuk bertelanjang dan masturbasi saat video call.

Pelaku menduga korban berselingkuh dan sakit hati hingga memviralkan video rekam layar asusila korban kepada guru dan teman sekolah korban melalui grup WA, pelaku pun memviralkan video tersebut kepada keluarga korban.

Aksi tindak pidana ini berhasil diungkap berkat upaya tim Bantek Subdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Kaltara bersama tim dari Ditressiber Polda Jatim. Kerja keras tim tersebut berujung pada penangkapan pelaku yang berada di rumahnya di Mojokerto pada tanggal 7 Maret 2025 pada pukul 16.00 WIB.

Menurut dari pengakuan pelaku, motif pelaku melakukan kejahatan tersebut dikarenakan cemburu dengan korban. Dari hasil penangkapan tersebut polisi berhasil mengumpulkan barang bukti yang penting berupa 3 (tiga) buah handphone (Nokia 105, Vivo Y1S dan Samsung Galaxy J7 Prime) dan 3 (tiga) buah nomor Handphone milik pelaku.

Dari hasil pengungkapan kasus ini. Pelaku telah dijerat dengan pasal terkait pornografi menurut Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) UU RI No. 44 tahun 2008 Tentang Pornografi atau Pasal 14 Ayat (2) huruf ”a” UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Pasal 45 ayat 1 Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76c Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dirreskrimsus Polda Kaltara, Kombes Pol. Ronald Ardiyanto, menegaskan bahwa ini adalah peringatan keras bagi seluruh masyarakat untuk waspada akan kejahatan siber terhadap anak. Dengan meningkatnya teknologi digital, kejahatan siber menjadi tanpa batas dan kejam, memaksa orang tua untuk meningkatkan pengawasan atas anak-anaknya yang menggunakan teknologi.

Adapun korban saat ini mengalami trauma dan kehilangan keberanian untuk melanjutkan sekolah. Namun, kini telah menerima dukungan psikososial terkoordinasi oleh penyidik dengan dinas terkait seperti UPTD perlindungan perempuan dan anak provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan, dan Yayasan Our Rescue Indonesia Raya.

Selain itu, apabila terdapat korban lain dari tersangka, masyarakat di himbau untuk melapor kepada penyidik Subdit V/Siber DitreskrimsusPoldaKaltara.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Badan Pertanahan Nasional serta Para Kepala Desa.

Dalam sambutannya, Kapolda Kaltara mengawali dengan mengajak seluruh peserta untuk bersyukur atas kesempatan dapat berkumpul dalam forum yang penting ini.

"Rakor ini diselenggarakan dengan tujuan membahas berbagai tantangan dan persoalan dalam bidang pertanahan, baik yang bersifat administratif maupun yang berujung pada sengketa hukum. Kepastian hukum dalam pengelolaan tanah harus terus ditingkatkan guna mencegah konflik yang berdampak pada stabilitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat," ujar Kapolda.

Salah satu fokus utama dalam pertemuan ini adalah maraknya praktik mafia tanah di Kalimantan Utara, yang dinilai semakin kompleks seiring dengan perkembangan industri di wilayah tersebut. 

Kapolda menjelaskan bahwa mafia tanah merupakan kelompok yang memiliki keahlian dalam memanfaatkan celah hukum dan administrasi pertanahan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Kapolda juga menyampaikan apresiasi kepada para narasumber yang hadir, termasuk Prof. Dr. Iing R. Sodikin Arifin, ahli hukum agraria yang memberikan pemaparan mendalam mengenai aspek hukum dalam pengelolaan tanah.

"Kehadiran beliau akan memberikan perspektif yang lebih luas dalam upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan," tambahnya.

Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Drs. Arifin, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara, Amiek Mulandari, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Kaltim-Tara, Deni Ahmad Hidayat.

Sinergi antara berbagai instansi ini diharapkan dapat mempercepat penanganan kasus pertanahan dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat.

Sebagai penutup, Kapolda Kaltara berharap rakor ini dapat menghasilkan solusi konkret dalam menghadapi persoalan pertanahan di Kalimantan Utara.

"Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat komitmen dalam menjaga kepastian hukum dan mencegah praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat dan negara. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi perkembangan wilayah kita," pungkasnya.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Acara yang berlangsung di Aula Rupatama Kayan Polda Kaltara pada Senin (17/3/2025) ini dihadiri oleh Wakapolda, Pejabat Utama Polda, Ketua Bhayangkari Daerah Kaltara, serta para perwira dan anggota lainnya.

Dalam upacara tersebut, beberapa jabatan strategis mengalami pergantian sebagai bagian dari penyegaran organisasi. Dirreskrimum Polda Kaltara yang sebelumnya dijabat oleh Kombes Pol. Bambang Wiriawan, kini digantikan oleh Kombes Pol. Yudhistira Midyahwan.

Sementara itu, posisi Kabid TIK Polda Kaltara yang sebelumnya dipegang oleh Kombes Pol. Yudhistira Midyahwan, kini beralih kepada Kombes Pol. I Nyoman Mertha Dana, Jabatan Dirlantas Polda Kaltara yang sebelumnya diemban oleh Kombes Pol. Arief Budiman, diserahterimakan kepada Kombes Pol. Mohamad Syarhan.

Rotasi juga terjadi pada jabatan Dirsamapta Polda Kaltara yang kini dipegang oleh AKBP Andreas Deddy Wijaya, menggantikan Kombes Pol. Joko Heri Purwono, Sementara itu, Karo Rena Polda Kaltara yang sebelumnya dijabat oleh Kombes Pol. Juli Eko Prihartono, kini beralih ke Kombes Pol. Robertus Bellarminus Herry Ananto Pratiknyo, Selain itu, Kabidkum Polda Kaltara yang sebelumnya diemban oleh Kombes Pol. Andrie Satiagraha, kini dipercayakan kepada Kombes Pol. Janes H. Simamora.

Pergantian juga terjadi di tingkat Kapolres. Kapolres Tarakan yang sebelumnya dijabat oleh AKBP Adi Saptia Sudirna, kini diserahkan kepada AKBP Erwin Syahputra Manik, Sementara itu, Kapolres Tana Tidung yang sebelumnya dipegang oleh AKBP Erwin Syahputra Manik, kini berganti kepada AKBP Eko Nugroho, Sedangkan jabatan Kapolres Malinau yang sebelumnya diemban oleh AKBP Heru Eko Wibowo, kini dipercayakan kepada AKBP Imam Irawan.

Upacara serah terima jabatan ini ditandai dengan penandatanganan berita acara dan pakta integritas, sebagai bentuk komitmen para pejabat yang baru dalam menjalankan tugas dengan profesionalisme dan integritas tinggi.

Dalam amanatnya, Kapolda Kaltara menegaskan bahwa mutasi dan pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ia juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik untuk segera beradaptasi dengan lingkungan tugas masing-masing serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, dan elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kalimantan Utara.

"Sertijab ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi guna meningkatkan efektivitas tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepada pejabat yang baru, saya harap dapat segera beradaptasi dengan lingkungan tugas yang baru serta meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, dan elemen masyarakat," ujar Irjen Pol. Hary Sudwijanto dalam amanatnya.

Upacara sertijab berlangsung dengan khidmat dan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dari Kapolda, Ketua Bhayangkari, Wakapolda Kaltara, Pejabat Utama, serta seluruh peserta yang hadir.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara, Hasiando G. Manik, mengungkapkan, komuditas yang mengambil andil terhadap Deflasi mayoritas didorong oleh Kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga terutama pada komoditas Tarif Listrik (Andil -0,39%) serta pada kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau terutama pada Tomat (andil -0,13), Cabai Rawit (andil -0,07), Bawang Merah (andil -0,05) dan Telur Ayam Ras (andil -0,02%).

“Penurunan pada komoditas Tarif Listrik disebabkan oleh Penurunan harga tarif listrik sejalan dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 348.k/TL.01 tentang Pemberian Diskon Biaya Listrik Untuk Konsumen Rumah Tangga PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), pemberian diskon 50% diberikan kepada pelanggan rumah tangga dengan daya dibawah 2.200 VA yang berlaku selama dua bulan yaitu Januari dan Februari 2025, “ Ungkapnya.

Di sisi lain, Menurut Hasiando pada Komoditas tomat dan cabai Rawit disebabkan terjaganya pasokan sejalan dengan mulai masuknya musim panen di daerah sentra produksi dan masuknya pasokan dari Sulawesi.

“Inflasi Kaltara tetap terjaga meski terdapat risiko tekanan inflasi global seperti kebijakan proteksionisme AS yang berdampak pada terganggunya pasokan komoditas global, serta risiko inflasi dari dalam negeri seperti terganggunya pasokan komoditas dengan bobot inflasi tinggi seperti aneka cabai dan bawang merah, serta kenaikan tarif angkutan udara. Namun demikian, TPID Kaltara terus bersinergi dalam upaya menjaga stabilitas harga melalui framework 4K.“ Tutur Hasiando.

Ditambahkannya, Dalam rangka menjaga inflasi berada dalam kisaran target 2025, TPID se-Provinsi Kaltara secara konsisten terus bersinergi dalam pengendalian inflasi. 

Beberapa strategi berlandaskan 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) di antaranya adalah Dukungan Optimalisasi Pasar Murah pada komoditas strategis dengan pelaksanaan 220 kegiatan pasar murah di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Penerapan Good Agriculture Practices (GAP) melalui pengimplementasian penggunaan irigasi tetes terhadap komoditas cabai merah serta bantuan sarana berupa peralatan pendukung peningkatan produktivitas, dan Penguatan komunikasi efektif seperti pelaksanaan High Level Meeting, mendorong diversifikasi produk konsumsi produk olahan, dan pelaksanaan sidak pasar, operasi pasar murah serta himbauan belanja bijak melalui kanal sosial media dan radio sebagai pengendalian ekspektasi.

Selain itu, KPwBI Provinsi Kalimantan Utara juga mendorong program fasilitasi distribusi pangan dengan bersinergi dengan Pemerintah Daerah melalui pengangkutan barang pasar murah ke daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar sehingga masyarakat pelosok bisa mendapatkan komoditas pangan dan pertanian dengan harga yang lebih murah.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Kali ini, fokus tim Satgas TMMD tertuju pada 1 titik terakhir pembangunan sumur bor di wilayah Kelurahan Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara, Minggu (16/3/2025).

Perjalanan pembangunan sumur bor ini hampir menuju selesai setiap proyek pembangunan, tantangan pun datang.

Kendala yang dihadapi tim Satgas TMMD, namun semangat tim tetap tidak surut. Meski demikian, tim terus bekerja keras untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul demi menyelesaikan proyek pembangunan dengan hasil yang optimal.

"Kami sangat berterima kasih atas kerja keras tim Satgas TMMD. Dengan sumur bor yang hampir selesai ini, kami sebentar lagi akan mendapatkan akses air bersih yang sangat kami butuhkan. Semoga sumur ini menjadi anugerah bagi kami semua," kata salah seorang warga bernama Kasmirin sambil tersenyum.

Sementara itu Dandim 0907/Trk Letkol Kav Jhon B.C.Simarmata, mengatakan komitmen dan semangat yang tampak dari anggota Satgas TMMD menunjukkan dedikasi mereka dalam melaksanakan tugas kemanusiaan dan pembangunan.

"Melalui kolaborasi yang erat dan kebersamaan dalam setiap langkah kami berharap proyek pembangunan sumur bor ini akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat setempat," katanya.

Ia menambahkan dengan semangat gotong royong dan keberanian menghadapi kendala, Satgas TMMD di Tarakan meyakini bahwa setiap tantangan akan menjadi batu loncatan menuju keberhasilan.

Semoga sumur bor yang dibangun menjadi sumber air bersih yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat, menciptakan dampak positif yang dirasakan oleh seluruh komunitas, katanya.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Zainal Arifin Paliwang menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan atas kesiapannya menjadi tuan rumah, dan berharap turnamen ini berjalan lancar serta dapat meningkatkan prestasi sepak bola di wilayah Kaltara.

"Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Nunukan yang telah siap menjadi tuan rumah," ujarnya.

Turnamen Liga 4 Kaltara ini diikuti oleh dua tim, yaitu Persatuan Sepak Bola Nunukan (PSN) sebagai tuan rumah dan Persatuan Sepak Bola Malinau (Persemal), yang berlaga memperebutkan tiket ke jenjang liga berikutnya, Liga 3. 

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Zainal juga mengimbau para peserta untuk bertanding dengan penuh semangat dan menjunjung tinggi sportifitas.

Sebagai tuan rumah turnamen ini, Kabupaten Nunukan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan olahraga sepak bola di daerah ini, serta memperkuat hubungan antar kabupaten/kota di Kalimantan Utara.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Acara ini menjadi momentum silaturahmi sekaligus bentuk kepedulian sosial Polda Kaltara dalam menyambut bulan suci Ramadan.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda menyampaikan apresiasi kepada insan media yang selama ini berperan aktif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Menurutnya, sinergi antara kepolisian dan media sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya peredaran narkotika dan minuman keras.

Selain itu, Kapolda juga menekankan pentingnya kebersamaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kalimantan Utara.

Ia mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah peredaran barang-barang terlarang dan melaporkan aktivitas mencurigakan demi terciptanya lingkungan yang lebih aman dan sehat.

Sebagai bagian dari kegiatan ini, Kapolda menyerahkan santunan kepada anak yatim yang hadir, sebagai bentuk kepedulian dan dukungan agar mereka tetap semangat dalam menjalani kehidupan.

Ia berharap acara seperti ini dapat mempererat hubungan antara kepolisian, media, dan masyarakat, serta menjadi inspirasi untuk terus berbagi dan peduli terhadap sesama.

Dengan adanya kegiatan ini, Polda Kaltara menegaskan komitmennya tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga dalam membangun hubungan yang harmonis dengan seluruh elemen masyarakat.

Harapannya, kebersamaan ini dapat memperkuat sinergi dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik serta bebas dari ancaman narkoba dan minuman keras.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Hal ini disampaikan dalam acara kebersamaan yang bertajuk Menciptakan Kalimantan Utara yang Aman, Harmonis, dan Penuh Kedamaian, yang digelar di Tanjung Selor, Kamis (13/3/2025).

Dalam sambutannya, Kapolda Kaltara mengapresiasi sinergi Forkopimda, para tokoh masyarakat, tokoh agama, Adat,pemuda, mahasiswa serta insan pers dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kalimantan Utara.

Menurutnya, keberagaman adalah anugerah yang harus dijaga dengan penuh rasa persaudaraan.

“Saya sangat mengapresiasi peran serta seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Dengan saling menghormati, mengasihi, dan menjaga persatuan, kita dapat membangun Kalimantan Utara yang lebih harmonis dan sejahtera,” ujar Kapolda.

Dalam kegiatan ini, Kapolda dan jajaran juga melakukan pemusnahan barang bukti minuman keras hasil Operasi Pekat menjelang bulan suci Ramadhan, serta pemusnahan narkoba hasil operasi kepolisian.

Langkah ini merupakan bukti nyata komitmen Polda Kaltara dalam memberantas berbagai bentuk kejahatan yang merusak generasi muda dan mengganggu ketertiban umum.

Selain itu, acara juga diisi dengan doa lintas agama sebagai wujud kebersamaan dan harapan agar Kalimantan Utara tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Para pemuka agama dari berbagai kepercayaan turut hadir untuk memanjatkan doa demi kedamaian dan kesejahteraan masyarakat.

Kapolda berharap masyarakat terus berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya masing-masing serta bersinergi dengan aparat penegak hukum demi mewujudkan Kalimantan Utara yang aman dan damai.

“Mari kita bersama-sama menjaga kedamaian, menjunjung tinggi nilai toleransi, dan memperkuat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik,” tutup Kapolda.

Acara ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan pemuda yang berkomitmen untuk terus mendukung upaya menciptakan lingkungan yang harmonis dan bebas dari kejahatan.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

“Pemusnahan ini juga merupakan bagian dari hasil pengungkapan kasus narkotika selama periode malam Tahun Baru hingga bulan suci Ramadan,” kata Kapolda Kaltara Irjen Pol. Hary Sudwijanto di Tanjung Selor, Kamis (13/3/2025).

Kapolda Kaltara mengungkapkan bahwa operasi pekat Kayan 2025 berhasil menyita 907 botol miras ilegal dari 26 merek. Sebanyak 117 botol disisihkan sebagai sampel untuk persidangan, dan 790 botol dimusnahkan.

Pemusnahan juga sudah dilakukan di Polres-polres jajaran Polda Kaltara.

Selain miras, Polda Kaltara juga memusnahkan barang bukti narkotika dari tujuh laporan polisi yang melibatkan tujuh tersangka pria dan satu tersangka wanita.

Barang bukti yang dimusnahkan meliputi sabu seberat 4.530,26 gram (4,5 kg), ekstasi 4,19 gram, dan ganja 1,24 gram. Sebagian barang bukti disisihkan untuk kepentingan laboratorium dan persidangan.

"Dari tujuh laporan polisi, kami berhasil mengamankan sabu seberat 4.544,76 gram, ekstasi 4,2 gram, dan ganja 1,3 gram, sebagian disisihkan untuk kepentingan laboratorium, dan sisanya dimusnahkan," jelas Kapolda.

Ia menambahkan, nilai total barang bukti narkotika yang dimusnahkan diperkirakan mencapai Rp9 miliar.

Jika barang bukti ini beredar di masyarakat, diperkirakan 90 ribu orang bisa menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

"Apabila barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat, kita bisa berhasil menyelamatkan sejumlah 90 ribu orang yang tidak menjadi korban. Nilai barang bukti ini mencapai Rp9 miliar," tegas Kapolda.

Kapolda mengimbau masyarakat lebih aktif melaporkan peredaran miras dan narkoba di lingkungan sekitar.

Ia juga meminta orangtua dan pendidik untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang bahaya miras dan narkoba.

"Kami mohon dukungan masyarakat aktif melaporkan setiap aktivitas mencurigakan terkait miras dan narkoba dan kami juga mengimbau masyarakat untuk tidak mengonsumsi miras dan narkoba,” imbau Kapolda.

Pemusnahan barang bukti ini diyakini dapat menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba dan miras.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

“Alternatif pertama adalah mendesak Pemerintah Pusat untuk mencabut moratorium DOB,” kata Achmad Djufrie di Tanjung Selor, Bulungan, Rabu (12/3/2025).

Jika moratorium dicabut, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Bupati Bulungan untuk mempersiapkan segala persyaratan lanjutan yang diperlukan.

Ia mengatakan, jika moratorium belum dicabut pihaknya meminta Bupati Bulungan untuk mempercepat pemekaran desa/kelurahan hingga menjadi empat kecamatan sebagai syarat kewilayahan pemekaran DOB Kota Tanjung Selor.

"Jangan sampai nanti moratoriumnya dicabut, daerah belum siap, itu harus dipercepat," tegasnya.

Achmad Djufrie juga mengusulkan opsi diskresi, yaitu pemekaran tanpa memperhatikan syarat kewilayahan dan administratif.

Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kaltara, yang menetapkan Tanjung Selor sebagai ibu kota provinsi.

"Kalau Pemerintah mau, alhamdulillah, Pak Bupati tidak perlu repot-repot lagi," katanya.

Namun, jika Pemerintah Pusat meminta syarat teknis, maka pembentukan empat kecamatan harus dilakukan terlebih dahulu.

Terkait respons Pemerintah Pusat terhadap dua opsi usulan tersebut, Achmad Djufrie menyatakan bahwa semuanya menunggu kebijakan Presiden RI.

"Kuncinya di tangan Presiden, sekarang 325 DOB baru diusulkan, dan kami meminta 128 saja diprioritaskan dengan syarat dan pertimbangan," jelasnya.

Ia mengaku terus mengkomunikasikan dengan Bupati Bulungan untuk mempercepat pemekaran wilayah di Tanjung Selor.

"Kami selalu sampaikan ketika bertemu, buatlah Tanjung Selor dibagi dua dulu, Kecamatan Tanjung Selor Hulu atau Tanjung Selor Hilir, tetapi ini kan namanya political willperlu," ujarnya.

Menurutnya, pemetaan dan kajian akademis telah tersedia, sehingga tinggal kemauan politik dari Bupati Bulungan untuk merealisasikan pemekaran desa dan pembentukan empat kecamatan.

Mengenai peluang pemekaran melalui jalur diskresi, Achmad Djufrie menyatakan optimisme karena undang-undang telah mengamanatkan hal tersebut.

"Dulu sudah hampir jadi, tetapi batal lagi," ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa Menteri Dalam Negeri juga sedang mencari solusi terkait hal ini.

"Pak menteri juga mencari solusi, cuma tidak enak sama daerah calon DOB yang lain, dan kami yakin, cepat atau lambat Tanjung Selor akan menjadi daerah otonom baru," pungkasnya.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Meningkatkan produksi pertanian dan mendorong pertanian berkelanjutan untuk kedaulatan pangan adalah salah satu misi utama kami," ujar Bupati Syarwani di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Senin (10/3/2025).

Untuk diketahui, Syarwani bersama Wakil Bupati Kilat, mengikuti rapat paripurna DPRD Bulungan, Senin (10/3/2204). Ia memaparkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bulungan 2025-2030.

Ia menjelaskan bahwa hal ini merupakan langkah strategis untuk memastikan ketahanan pangan daerah dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Selain misi tersebut, Syarwani juga menyampaikan empat misi lainnya. Yakni, mewujudkan SDM unggul serta berdaya saing; meningkatkan layanan dasar dan infrastruktur andal mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya, meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan peran dalam pembangunan ekonomi lokal berbasis ekologi; menjamin kinerja pemerintah mengedepankan konsep pelayanan berpusat pada masyarakat serta adil dan merata.

Untuk mendukung pencapaian misi-misi tersebut, pemerintah Kabupaten Bulungan telah merumuskan 15 program prioritas, termasuk program Mandau Tani (Komando Strategi Pembangunan Pertanian) dan Jaminan Hasil Produksi Pertanian.

Bupati Syarwani menekankan pentingnya kolaborasi antara semua pihak, termasuk pemerintah, DPRD, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, untuk mewujudkan visi "Kabupaten Bulungan yang Berdaulat dan Unggul melalui Pembangunan Hijau dan Berkelanjutan.”

Untuk diketahui, Kabupaten Bulungan terus menunjukkan kemajuan pesat dalam upaya mencapai swasembada pangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi pada 2024 mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Dengan berbagai program intensifikasi pertanian yang digalakkan, target swasembada pangan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bulungan periode 2021-2026 diyakini akan tercapai bahkan melampaui target.

Data BPS menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan produksi padi di Bulungan periode 2020-2024 mencapai rata-rata 12,13%. Kenaikan produksi ini sejalan dengan peningkatan luas panen yang mencapai 99,55% pada Oktober 2024.

Pada 2024, terjadi akselerasi pertumbuhan produksi padi sebesar 85,65% dengan total produksi mencapai 12.295 ton. Angka ini jauh melampaui kebutuhan beras Kabupaten Bulungan yang diperkirakan sebesar 13.593 ton.

Untuk mendukung target swasembada pangan dan melindungi lahan pertanian, Pemerintah Kabupaten Bulungan telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Dengan luas panen mencapai 5.322 hektare pada 2024, Kabupaten Bulungan telah mampu memenuhi sekitar 75% kebutuhan beras penduduknya.

“Kami optimistis pada 2026, target swasembada pangan akan tercapai bahkan melebihi 100%,” ujar Bupati.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

"Kegiatan ini dilakukan selama dua hari, mulai Senin (10/3/2025) hingga Selasa (11/3/2025) terhadap speedboat reguler untuk memastikan standar keselamatan terpenuhi," kata Staf Syahbandar BPTD Kelas III Kaltara Sudirman.

Dijelaskannya bahwa langkah ini bertujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan, terutama menjelang masa liburan Lebaran.

Saat ini, sudah dilakukan ramp check terhadap speedboat dari empat trayek, diantaranya Tarakan-Malinau, Tarakan-KTT (Kabupaten Tana Tidung), Tarakan-Pulau Bunyu dan Tarakan- Sebatik.

“Sampai dengan siang ini sekitar 10 armada yang baru selesai dilakukan 'ramp check'," kata Sudirman.

Dia menambahkan bahwa kegiatan ini tidak hanya dilakukan di Tarakan, namun juga pada Pelabuhan Kayan II Tanjung Selor dan Nunukan. “Untuk trayek Tarakan-Nunukan dilaksanakan di Nunukan hari ini juga,” ujarnya.

"Ramp check" menyasar pada alat keselamatan seperti baju pelampung, alat pemadam kebakaran, pintu darurat, kotak perlengkapan medis (PPPK) dan alat navigasi.

“Angkutan Lebaran tahun ini melibatkan pihak lain. Sebenarnya ketua poskonya Dishub Kaltara didampingi BPTD, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Ditpolairud Polda Katara, dan Pelabuhan Tengkayu I Tarakan,” katanya.

Hasilnya, secara umum relatif aman hanya saja petugas menemukan perlengkapan medis seperti obat-obatan yang kadaluarsa. Selain itu, ditemukan speedboat yang lampu navigasinya tidak menyala.

Terhadap temuan itu, petugas memberi peringatan dan waktu sekitar tujuh hari untuk melengkapi hal-hal yang menjadi temuan.

Setelah temuan itu dilengkapi, petugas akan memberikan stiker yang menandakan bahwa speedboat telah melalui "ramp check" dan layak untuk beroperasi.

[Redaktur: Patria Simorangkir]

Kegiatan ini dilaksanakan di salah satu kediaman tokoh masyarakat setempat, yakni di rumah Bapak Yantono.

Kegiatan yang diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan mulai dari buka puasa bersama hingga sholat Maghrib berjamaah ini menjadi simbol sinergi masyarakat dengan pihak Kepolisian.

Kehadiran personel Bidhumas Polda Kaltara tidak hanya membawa dampak positif dari segi keagamaan namun juga dari segi sosial yakni memperkokoh tali silaturahmi antara Polri dengan masyarakat.

Kegiatan Ramadhan seperti ini adalah perwujudan dari integritas Polda Kaltara, di mana personel Polri terlibat langsung dalam kegiatan yang bersifat sosial dan keagamaan.

Hal ini juga sejalan dengan harapan dari tokoh masyarakat setempat, Bapak Yantono, yang menyatakan tujuan dari kegiatan buka puasa tersebut.

Setelah melaksanakan sholat Maghrib berjamaah, Personel Bidhumas bersama dengan masyarakat setempat menyantap hidangan makan malam yang telah disiapkan.

Dari hidangan makan malam tersebut, tercipta pula perbincangan yang hangat dan harmonis antara Polri dengan masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan buka puasa bersama ini tidak hanya sekedar menjadi kegiatan tahunan, melainkan upaya untuk meningkatkan hubungan antara pihak Kepolisian dengan masyarakat.

Melalui kegiatan Buka Puasa Bersama ini, diharapkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap berbagai program-program Polri serta mempererat kontribusi masyarakat dalam mendukung tugas-tugas kepolisian.

Kegiatan seperti ini diharapkan terus-menerus dapat memperkuat "Harmonisasi Polri dan Masyarakat" yang secara tidak langsung akan berdampak pada terciptanya suasana yang kondusif di wilayah tersebut.

Di bulan yang penuh berkah ini, sinergi antara masyarakat dan Polda Kaltara ini menjadi bagian penting dalam menciptakan suasana yang aman dan damai.

Sebagai upaya melanjutkan sinergi ini, kedepannya diharapkan, kegiatan-kegiatan positif lainnya antara Polri dan masyarakat akan terus mewarnai sinergitas dan soliditas yang telah terbentuk, terutama di bulan Ramadhan.

Selain itu juga, melalui kegiatan ini diharapkan dapat tercipta ikatan yang lebih kuat antara Polri dan masyarakat, untuk bersama-sama menjaga keutuhan dan keharmonisan khususnya di Desa Tanjung Buka, SP 7.

[Redaktur: Patria Simorangkir]