WahanaNews-Kalteng | Anggota Komisi VI DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh, Muslim berharap penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN) dapat memberikan pemerataan akses kelistrikan di daerah 3T.
Menurutnya, sudah saatnya penduduk yang tinggal di daerah 3T merasakan kemerdekaan akses kelistrikan.
Baca Juga:
Urgensi Krisis Iklim, ALPERKLINAS Apresiasi Keseriusan Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Bersih
“Saya dukung PLN memanfaatkan PMN untuk daerah terpencil. Ada beberapa daerah yang belum dilistriki, dusun-dusun belum mendapatkan listrik, dan mereka sudah mengajukan,” ujarnya.
Dengan disahkannya PMN 2023, Komisi VI DPR RI mendukung PLN peningkatkan rasio elektrifikasi. Bersamaan dengan target tersebut, PLN dapat mempercepat transisi energi dengan menyasar pengembangan pembangkit listrik yang bersumber dari sumber daya alam setempat.
Pada 2023, DPR mensepakati PLN mendapatkan tambahan PMN sebesar Rp 10 triliun. Dana ini akan diprioritaskan untuk membangun akses listrik berfokus pada peningkatan Rasio Elektrifikasi secara nasional maupun Rasio Desa Berlistrik (RDB).
Baca Juga:
Di COP29, PLN Perluas Kolaborasi Pendanaan Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2030
Selain itu, alokasi ini juga dioptimalkan oleh PLN untuk menambah pembangkit listrik berbasis energi bersih sesuai dengan kompetensi sumberdaya alam di masing masing daerah.
Pada PMN tahun depan, rencananya PLN akan memaksimalkan dana tersebut untuk mengejar target rasio desa berlistrik, terutama di wilayah Indonesia Timur yang saat ini rasio elektrifikasinya masih di bawah 90 persen.
Selain itu, PLN juga akan memfokuskan pembangunan akses listrik di wilayah perbatasan seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. [Ss]
