Kaltara.WahanaNews.co, Tarakan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kaltara melakukan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.
“Digitalisasi merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membuka peluang baru bagi masyarakat, maka dibentuklah TP2DD yang bertugas untuk merumuskan dan melaksanakan strategi Digitalisasi di daerah,” kata Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Utara Datu Iqro Ramadan di Tarakan, Selasa (23/7/2024).
Baca Juga:
Penjabat Gubernur Sulbar Luncurkan Kartu Elektronik untuk Transaksi Pemerintahan
Sebelumnya BKAD bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kaltara pada Senin (22/7) mengadakan kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Wilayah di Tarakan.
Dalam rangka percepatan dan perluasan digitalisasi melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Iqro menjelaskan pembentukan TP2DD berdasar pada Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.581/2021.
Baca Juga:
Pj Gubernur Jatim Luncurkan Aplikasi DigiPay untuk RSUD Dr Soetomo
Keputusan Gubernur tersebut berdasarkan pada Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Kepres ini juga mengamanatkan Gubernur untuk memimpin langsung TP2DD.
TP2DD merupakan forum koordinasi Pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan terkait baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang dibentuk guna mendorong inovasi dan mendorong percepatan ETPD.
“ETPD sendiri merupakan sebuah upaya terpadu dan terintegrasi untuk mengubah Transaksi Pendapatan dan Belanja Pemda dari tunai menjadi non tunai, ETPD sendiri ditujukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Turut hadir dalam High Level Meeting tersebut Kepala Perwakilan Perwakilan BI Kaltara, Wahyu Indra Sukma, Perwakilan dari Pemda lima Kabupaten/Kota, Perwakilan dari Bankaltimtara seluruh Kaltara dan sejumlah kepala Organisasi Kepala Daerah (OPD) dari lingkup Pemprov Kaltara.
[Redaktur: Patria Simorangkir]
