Ia menyarankan agar pemerintah daerah dapat menggali potensi sumber dana seperti bantuan keuangan provinsi, Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, ataupun pinjaman lunak dari BPR dan BPD, untuk menutupi kekurangan anggaran MBG.
“Carikan sumber dana bantuan keuangan dari Provinsi, mungkin diprioritaskan bantuan keuangan provinsi itu diprioritaskan untuk daerah-daerah 3T,” sarannya.
Baca Juga:
Dana CSR Bank Indonesia Diduga Mengalir ke Yayasan, KPK Temukan Bukti Baru
Tak hanya terkait sumber dana, Horas mengingatkan pentingnya mempersiapkan regulasi yang matang dan pengawasan yang ketat agar program yang menjadi salah satu program unggulan 100 hari pertama Presiden Prabowo berjalan sesuai rencana.
“Dengan waktu yang tidak lama harus jelas siapa yang bertanggungjawab dan pertanggungjawaban dana tersebut,” katanya.
[Redaktur: Patria Simorangkir]
