"Dan sekarang kami akan menggunakan dana pemulihan ini untuk terus mendukung pengeluaran kesehatan. Kita ingin mencapai 70% vaksinasi sekaligus menyediakan vaksin booster agar pandemi atau Covid-19 tidak menimbulkan ketidakpastian dalam proses pemulihan ini," jelas Sri Mulyani.
Sebelumnya, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwanto berpandangan, pemerintah harus segera mengambil sikap untuk merespon kenaikan harga minyak saat ini. Namun, menaikan harga BBM bukanlah keputusan yang bijak.
Baca Juga:
Urgensi Krisis Iklim, ALPERKLINAS Apresiasi Keseriusan Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Bersih
"Melihat kondisi daya beli masyarakat yang masih seperti ini, yang belum pulih, saya kira pilihan itu agak riskan. Khususnya dua jenis BBM, Pertalite dan Pertamax," jelas Sugeng, Kamis (10/3/2022).
Oleh karena itu, jalan yang bisa ditempuh, menurut Sugeng adalah dengan memberikan kompensasi kepada Pertamina selaku badan usaha penyalur BBM di tanah air.
Secara hitung-hitungan, kata Sugeng, pemerintah bisa memberikan kompensasi kepada Pertamina dengan memperhitungkan selisih antara harga dasar minyak/crude, hingga ongkos produksi pengolahan BBM, sehingga harga jual, khususnya Pertalite dan Pertamax bisa tetap dijangkau oleh masyarakat.
Baca Juga:
LSI: Masyarakat Optimis Ekonomi RI akan Lebih Baik
"Selisih harga jual Pertalite tentunya diharapkan dapat diganti oleh pemerintah dengan formula harga yang tidak merugikan Pertamina," ujarnya.
Apabila kompensasi itu tidak diberikan oleh pemerintah, di tengah harga minyak yang masih mahal, Pertamina diperkirakan akan merugi hingga lebih Rp 100 triliun sampai akhir tahun, jika tidak ada langkah tegas dari pemerintah. [Ss/qnt]
