Sinergi dan kolaborasi antar lembaga dan akademisi merupakan langkah yang penting dalam menciptakan harmonisasi kebijakan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Serta mendorong peningkatan kualitas kebijakan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga:
Bapperida Sumedang Gelar Rapat Koordinasi Efektivitas Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
Dengan demikian, nota kesepahaman ini
diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam mendukung pembangunan regional yang berkelanjutan dan inklusif.
Dia menjelaskan komitmen tinggi para pihak terus bekerja sama guna menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan ekonomi Kaltara.
Sinergi yang kuat antara pihak diharapkan pembangunan regional dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, serta mewujudkan sinergi dan kolaborasi dalam Pengelolaan Keuangan Negara di Kaltara.
Baca Juga:
Kemenkumham dan BPS Luncurkan Indeks HAM Indonesia 2024
[Redaktur: Patria Simorangkir]
