Sementara, sebanyak 20,9 persen responden menjawab kurang puas. Kemudian, 3,9 persen menjawab tidak puas sama sekali, dan 4,2 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Kemudian, hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) 26 Desember 2021 menunjukkan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 71,7 persen. Sementara, yang kurang atau tidak puas hanya sekitar 25,3 persen.
Baca Juga:
Dua Pekan Menjelang Pilkada Jakarta, Pasangan Calon Berebut Dukungan Jokowi-Anies
Menurut analisis SMRC, tingkat kepuasan ini sejalan dengan evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah pusat dalam menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
Tak jauh beda, survei Charta Politika pada akhir Desember 2021 memperlihatkan bahwa 70,1 persen responden merasa puas terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf. Rinciannya, sebanyak 8,3 persen responden sangat puas, dan 61,8 persen responden cukup puas.
Kemudian, yang menyatakan tidak puas sebanyak 29,4 persen, terdiri dari 26,6 persen responden yang kurang puas dan 2,8 persen responden tidak puas sama sekali.
Baca Juga:
Ribuan Warga Hadir, Saat Jokowi Blusukan di Banyumas Dampingi Luthfi
Melihat hal ini, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, ada sejumlah alasan yang mendasari tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi tetap tinggi.
Dari empat survei, baik Litbang Kompas, Indikator Politik Indonesia, SMRC, maupun Charta Politika, menunjukkan pola yang sama, bahwa kritik terhadap pemerintah paling banyak ditujukan di bidang hukum dan ekonomi.
Meski angka ketidakpuasan terhadap bidang hukum cukup besar, namun, kata Yunarto, umumnya kritik datang dari kalangan tertentu saja, yakni aktivis yang jumlahnya terbatas.
