Kaltara.WahanaNews.co, Tarakan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), bekerja sama dengan Pimpinan Wilayah (PW) Muslimat NU Kaltara, menggelar kegiatan penguatan kapasitas fasilitator daerah (Fasda) di provinsi dan dua kabupaten untuk pengembangan model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Tanjung Selor, Bulungan, pada Selasa (25/6/2024).
"Saya mengapresiasi terselenggaranya kegiatan yang memperjuangkan hak/perlindungan perempuan dan anak di Bumi Benuanta ini," kata Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kaltara Muh. Rosyit.
Baca Juga:
Hari Listrik Nasional Diperingati 27 Oktober 2024, Memperingati 79 Tahun Sejarah
Rosyit mengatakan bahwa Pemprov Kaltara telah melaksanakan penandatanganan komitmen bersama sebagai bentuk mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, dan pemenuhan hak anak dengan dibentuknya DPPPA di tiga kabupaten/kota, yakni Malinau, Kabupaten Tana Tidung dan Tarakan.
“Melihat pentingnya peran desa sebagai ujung tombak pembangunan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan pemerintah provinsi," katanya
Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah membentuk model-model DRPPA di kabupaten dan kota.
Baca Juga:
Bawaslu Kalimantan Utara Harap Pengawasan Partisipatif Menjelang Pilkada Serentak 2024
Rosyit berharap agar setiap pendamping desa dapat meningkatkan pengetahuan dalam pelaksanaan DRPPA.
“Selain itu, dengan adanya DRPPA yang ada di setiap kabupaten / kota, kita bisa mencapai sasaran dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan kebudayaan masyarakat, dan meningkatkan kemandirian sosial ekonomi masyarakat, agar kalimantan utara menjadi provinsi yang zero stunting,” harapnya.
Selanjutnya, Ketua PW Muslimat NU Kaltara Sumiati mengatakan dalam sambutannya, kegiatan ini bukanlah kegiatan seremonial saja.