KALTARA.WAHANANEWS.CO, Tanjung Selor - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kalimantan Timur (Kaltim), Syahrioma Delavino, melakukan audiensi dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A. Paliwang, guna membahas rencana pembentukan Kanwil Ditjen Imigrasi Kaltara.
“Kanwil Ditjen Imigrasi Kaltim saat ini membawahi dua kawasan (Kaltim-Kaltara), jadi kami berharap ke depannya Pak Gubernur akan mendukung kita untuk diadakannya pembentukan Kanwil Ditjen Kaltara serta Kantor Imigrasi Tanjung Selor yang langsung ibu kota provinsi,” ujar Syahrioma Delavino di Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (9/6/2026).
Baca Juga:
Pemprov Kaltara Rancang Ekonomi Biru Berbasis Karbon melalui Rehabilitasi Mangrove Nunukan
Pembentukan Kanwil Ditjen Imigrasi Kaltara ia nilai penting untuk memaksimalkan pengawasan orang asing dan memperkuat keamanan di wilayah perbatasan dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO), peredaran narkotika, dan tindak kriminal lainnya di wilayah perbatasan.
“Seperti kita ketahui bahwa perbatasan wilayah Kaltara dan Malaysia ini mencapai 1.064 kilometer dan juga untuk perbatasan laut berbatasan dengan Filipina. Jadi mohon dukungan dari teman-teman Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) akan kehadiran Kanwil Ditjen Imigrasi Kaltara,” katanya.
Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang menegaskan dukungan penuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara terhadap pembentukan Kanwil Ditjen Imigrasi di Kaltara dengan kesiapan penyediaan lahan terpadu seluas 20 hektare di Tanjung Selor.
Baca Juga:
Gubernur Kaltara Minta Peradi SAI Bela Masyarakat Tanpa Pandang Bulu
“Sekarang sudah ada dua lokasi yang disiapkan dengan total luas mencapai 20 hektare. Ini menjadi langkah penting untuk mempercepat pembentukan Kanwil Ditjen Imigrasi di Kaltara,” ujarnya.
Menurutnya keberadaan Kanwil Ditjen Imigrasi yang lebih kuat dan mandiri sangat dibutuhkan seiring meningkatnya aktivitas investasi dan mobilitas tenaga kerja asing di berbagai kawasan industri strategis di Kaltara.
Gubernur menilai pengawasan keimigrasian harus diperkuat, karena Kaltara merupakan wilayah perbatasan yang memiliki dinamika lalu lintas orang cukup tinggi.
