KALTARA.WAHANANEWS.CO, Tanjung Selor - Ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Achmad Djufrie, meminta pemerintah mempercepat pemekaran Tanjung Selor menjadi daerah otonom baru (DOB) dengan dua alternatif.
“Alternatif pertama adalah mendesak Pemerintah Pusat untuk mencabut moratorium DOB,” kata Achmad Djufrie di Tanjung Selor, Bulungan, Rabu (12/3/2025).
Baca Juga:
Pemkab Barito Utara Gelar Pemaparan Akhir Master Plan Perkantoran Terpadu Tahun 2024.
Jika moratorium dicabut, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Bupati Bulungan untuk mempersiapkan segala persyaratan lanjutan yang diperlukan.
Ia mengatakan, jika moratorium belum dicabut pihaknya meminta Bupati Bulungan untuk mempercepat pemekaran desa/kelurahan hingga menjadi empat kecamatan sebagai syarat kewilayahan pemekaran DOB Kota Tanjung Selor.
"Jangan sampai nanti moratoriumnya dicabut, daerah belum siap, itu harus dipercepat," tegasnya.
Baca Juga:
Pemerintah Sulteng Studi Analisis Kelayakan Daerah Otonom Baru Kabupaten
Achmad Djufrie juga mengusulkan opsi diskresi, yaitu pemekaran tanpa memperhatikan syarat kewilayahan dan administratif.
Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kaltara, yang menetapkan Tanjung Selor sebagai ibu kota provinsi.
"Kalau Pemerintah mau, alhamdulillah, Pak Bupati tidak perlu repot-repot lagi," katanya.