Menurut Kapolda berbagai potensi kerawanan dapat terjadi pada setiap tahapan pemilu yang berupa pelanggaran tindak pidana pemilu, termasuk tindak pidana umum, sehingga hal tersebut harus dikelola dan tangani secara prediktif, profesional dan transparan serta akuntabel.
"Oleh karena itu, mengamankan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 merupakan tanggung jawab kita bersama, yakni TNI dan Polri serta stakeholder lainnya," kata Daniel.
Melalui latihan itu, dia berharap personel yang terlibat pengamanan dapat mengerti apa yang menjadi tugasnya, dan mampu berkoordinasi antar fungsi dan satuan kerja.
Baca Juga:
Polda Kaltara Gelar Binrohtal Rutin Tingkatkan Keimanan dan Mental Personel Polri
Serta memahami cara bertindak pada saat menerima informasi ataupun arahan dari para pimpinan yang berada di lapangan.
Adapun simulasi Sispamkota adalah tahapan Pemilu melalui beberapa skenario mulai dari tahap kampanye, masa tenang, tahap pendistribusian logistik, tahap pungut suara dan tahap penetapan hasil Pemilu.[ss]
