WahanaNews-Kaltara| Tercatat dua megaproyek di Provinsi Kalimantan Utara kini menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), yakni pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Kayan dan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI).
"Setidaknya ada dua PSN di Kaltara yang kini sedang berjalan, yaitu pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Kayan dan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) atau sebelumnya disebut Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) di Tanah Kuning-Mangkuadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan," kata anggota Tim Pemantau dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional (TPE-PSN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Suheriyatna saat dihubungi Minggu.
Baca Juga:
Waspada Banjir, Ini Tips Amankan Listrik saat Air Masuk Rumah
“Saya ingin sedikit cerita tentang KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi. Dulu di awal-awal rencana pengembangan, banyak yang pesimis. Menganggap hanya sebuah mimpi yang sulit diwujudkan. Tapi ketika itu saya dan beberapa rekan tetap punya keyakinan. Bisa! Akan bisa terwujud, ini memang mimpi, tapi Insya Allah akan jadi kenyataan,” ujarnya.
Dari situ, pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Permukinan (PUPR-Perkim) Kaltara itu bersama tim dengan penuh optimisme mulai bergerak.
Maka disusunlah Rencana Detailnya atau Detail Engineering Design (DED) oleh Dinas PUPR-Perkim bersama Bappeda, dengan melibatkan tenaga ahli.
Baca Juga:
Era Energi Terbarukan, ALPERKLINAS: Transisi Energi Harus Didukung Semua Pihak
“Kami optimistis karena melihat potensi yang begitu besar. Posisi geografis yang strategis, lahan luas, dan beberapa kondisi teknis lainnya,” kata Suheriyatna, salah satu penggagas KIPI itu.
Kerja dan terus bekerja, Suheriyatna pun terus meyakinkan Kepala Daerah saat itu. Untuk selanjutnya dibutuhkan dukungan dari pusat.
"Karena jika mengandalkan pemerintah daerah tidak mampu. Apalagi Kaltara saat itu baru saja terbentuk.
Maka, bergeraklah ke pusat, beberapa kali melakukan audiensi ke kementerian terkait," ujarnya.
