Disamping itu, ada hal tidak kalah penting dalam salah satu diktum SK Kepengurusan yang menjadi catatan MPW Pemuda Pancasila Kaltara. Utamanya terkait konsolidasi dan keanggotaan.
“Kami diwajibkan mendefinitifkan pengurus di tingkat cabang pada lima daerah di sini. Sekaligus kepengurusan di tingkat anak cabang atau kecamatan,” ujarnya.
Baca Juga:
Ridwan Kamil Sampaikan Terima Kasih atas Dukungan Pemuda Pancasila di Pilkada DKI Jakarta
Tugas itu diakuinya menjadi tantangan yang besar. Ini dilatarbelakangi jumlah kecamatan yang tergolong banyak hingga mencapai 200 wilayah.
Belum lagi sejumlah lokasi yang secara geografis berada di perbatasan dan sulit diakses.
“Tetapi saya tetap yakin dengan teman-teman di MPC bisa membentuk PAC di wilayah masing-masing,” imbuhnya.
Baca Juga:
Sekretaris Pengurus Pusat BPPH Pemuda Pancasila Apresiasi Peluncuran Aplikasi Kita Pancasila: Terobosan Baru
Lanjut dia, program tersebut harus dilaksanakan secara simultan dan berkesinambungan. Mengingat ada batas waktu yang menjadi pertimbangan.
“Ini harus tuntas paling lambat akhir 2022. Karena di 2023 itu ada muscab serentak di seluruh indonesia. Termasuk di Kaltara akan melaksanakannya,” papar Yusuf.
Lebih detail mengenai konsolidasi organisasi, dirinya akan melakukan registrasi ulang keanggotaan yang lama.
