Kemudian mengarahkan seluruh anggota agar segera memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA).
“Masih banyak kader yang terkendala registrasi KTA. Mudah-mudahan ini bisa kami laksanakan dalam waktu dekat,” paparnya.
Baca Juga:
Pasca Disita, KPK Kembalikan 11 Mobil Mewah pada Ketum Pemuda Pancasila
Sementara itu, tugas yang tidak kalah penting adalah segera membentuk badan otonom di tingkat provinsi yang selama ini belum ada.
Badan otonom itu antara lain Satuan Pelajar dan Mahasiwa (Sapma) Pemuda Pancasila, Komando Inti (KOTI) Mahatidana dan Srikandi Pemuda Pancasila.
“Kemudian kami akan bentuk badan dan lembaga lain yang cukup penting sesuai kebutuhan masyarakat. Seperti Badan Penyuluhan dan Bantuan Hukum, Lembaga Pekerja, Lembaga Tani dan Nelayan, Lembaga Koperasi serta sejumlah lainnya,” jabar Yusuf.
Baca Juga:
BPPH Pemuda Pancasila Imbau Masyarakat Jaga Moral Bangsa dengan Menghormati Para Pemimpin Negara
Pembentukan sejumlah badan otonom disebut juga perlu dilakukan sesegera mungkin. Salah satu pertimbangannya adalah waktu perhelatan Musda Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Kaltara.
“Menjelang Musda KNPI, tentunya organisasi kepemudaan yang bernaung sebagai sayap organisasi Pemuda Pancasila, seperti Srikandi dan Sapma harus didefinitifkan segera,” jelasnya.
Pertimbangan lainnya adalah perhelatan Musyawarah Nasional (Munas) Sapma dan Srikandi yang juga akan berlangsung dalam waktu dekat.
